Belva Devara Mundur dari Staf Khusus Presiden, ini Alasannya

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Ruangguru tersebut langsung memberikan tanggapan.

Diketahui, Adamas Belva dikritik setelah Skill Academy by Ruang Guru, menjadi salah satu mitra program kartu Pra Kerja.

Ia pun dianggap memanfaatkan perusahaannya dalam pemerintahan.

• Inilah Sosok Staf Khusus Jokowi yang Surati Camat Se-Indonesia, DPR Minta Pecat Saja

Meski membantah tak menyalahi aturan, Adamas Belva bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Stafsus Milenial Presiden.

Hal itu disampaikan Belva melalui aku twitternya,@AdamasBelva pada Rabu (15/4/2020).

Belva mengizinkan Tribunnews.com untuk mengutip penjelasan tersebut di akun Twitternya.

"Walau tidak ada yang dilanggar secara hukum, sebenarnya demi menghindari persepsi atau asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur," tulis Belva di akun twitternya, @AdamasBelva.

Melalui cuitannya itu, Belva menegaskan bahwa sama sekali tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan apapun di program kartu Pra Kerja. Termasuk mengenai mitra yang dipilih dalam itu.

• Stafsus Milenial Presiden Jokowi yang Dinilai Blunder, Mulai dari Angkie hingga Belva Devara

• 2 Stafsus Presiden Jokowi dan 6 Pimpinan MPR Ternyata Belum Serahkan LHKPN, Deadline 30 April 2020

Belva juga telah berdiskusi dengan pihak Istana apakah ada konflik kepentingan dengan ditunjuknya Skill Academy sebagai mitra program Kartu Prakerja itu.

"Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apapun," cuitnya.

Lebih lanjut, Belva mengungkapkan, sebelum menerima tawaran menjadi staf khusus Presiden, ia sempat menanyakan kepada pihak Istana apakah dirinya harus mundur dari perusahaan berbasis pendidikan secara digital tersebut.

"Dari awal, pertanyaan pertama saya ke Istana sebelum saya menerima posisi staf khusus adalah:

apakah saya harus mundur dari perusahaan yang saya rintis?

Jawaban Istana jelas: TIDAK PERLU. Itu dasar saya menerima tawaran itu," cuit Belva lagi.

Belva menambahkan, saat itu pihak istana tak mengharuskannya untuk mundur karena staf khusus Presiden memiliki batasan wewenang yang tak mencakup pengambilan keputusan.