Luhut Panjaitan Tolak Usulan Anies dan Ridwan Kamil soal Penghentian KRL, Ini Kata Sandiaga Uno

"Jadi kita harus lihat data-data beberapa hari ke depan, saya mendapat kabar bahwa tanggal 18 akan ada kemungkinan, kita melihat ada pembatasan transportasi umum dan terutama KCI dan KRL, ini suatu keputusan yang sulit, tapi kita harus pastikan nyawa didahulukan, keselamatan, kesehatan masyarakat," tambahnya.

Namun, apabila transportasi umum dibatasi, Sandi berharap pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada petugas medis atau tenaga inti yang akhirnya harus berangkat dengan menggunakan moda transportasi lain.

Tujuannya agar mereka bisa sampai ke tujuannya dengan selamat dan biayanya tidak mencekik mereka, apalagi bagi mereka yang tinggal jauh.

• Kisah Perawat RSPAD Buat Istri Jenderal Andika Perkasa Menangis, Diah Erwiany : Terima Kasih Banyak

Tidak hanya sebatas itu, Pemerintah katanya juga harus memberikan kompensasi keapda para pekerja yang terpaksa harus berdiam diri di rumah.

Mereka katanya harus diberikan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi atas penghentian layanan transportasi umum,

"Itu pendapat saya tentang tentang pembatasan transportasi umum selama PSBB. Kita ambil harus keputusannya berdasarkan data dan ini harus ada kesamaan pandangan, baik penerintah Daerah dan Pemerintah Pusat," ungkap Sandi.

"Dan saatnya ini kita bersatu ambil kebijakan demi kebaikan bersama dengan mengutamakan melakukan perlawanan terhadap penyebaran virus corona ini," tutupnya. 

Luhut Tolak Usulan Anies dan Ridwan Kamil

Permintaan GUbernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menghentikan layanan Kereta Rel Listrik (KRL) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jabodetabek ditolak Luhut Binsar Panjaitan.

Alasannya karena commuter line masih dibutuhkan untuk mendukung aktivitas warga yang tetap bekerja.

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Kereta Rel Listrik ( KRL) akan tetap beroperasi selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku di Jabodetabek.

Namun, operasional commuter line digelar dengan pembatasan waktu pengoperasian dan pengendalian penumpang.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dikutip dari Kompas.com pada Jumat, (17/4/2020).

"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja," ungkap Jodi.

"Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Jodi.