Pengamat dan Akademisi Minta Menteri Luhut Cabut Permenhub yang Izinkan Ojol Angkut Penumpang

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio memandang, dua peraturan menteri saling bertabrakan mengenai angkutan orang/penumpang kendaraan roda dua selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Dua aturan itu adalah Peraturan Menteri (Permenhub) Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19), dan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan keterangan yang diterima pada Minggu (12/4/2020) pagi, Agus menyebut, payung hukum yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyesatkan.

Bahkan, poin dalam pasal tersebut juga saling berbenturan, yakni Pasal 11 ayat 1 huruf c dengan Pasal 11 ayat 1 huruf d.

Untuk huruf c menjelaskan, sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

• BREAKING NEWS: Yusuf Mansur Dukung Anies Baswedan Pada Pilpres 2024 dan Ajak Warga Baca Shalawat

• BREAKING NEWS:Wali Kota Bima Arya Tinggalkan RSUD Kota Bogor, Bagikan Foto-foto Bikin Netizen Nangis

• Kisah Kedekatan Glenn Fredly dan Mutia Ayu Hingga Memutuskan Jadi Pasangan Sehidup Semati

• Alhamdulillah, Empat Pasien Positif Corona Dinyatakan Sembuh, Saat Dirawat Mereka Rajin Konsumsi Ini

Sedangkan huruf d menjelaskan, dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.

“Permenhub ini juga bertentangan dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (10) huruf a, di mana penumpang kendaraan baik umum maupun pribadi harus mengatur jarak,” kata Agus.

Selain itu, kata dia, Permenhub juga melanggar aturan yang ada di atasnya, yakni UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Mempercepat Penanganan Covid-19.

Dalam pelaksanaan di daerah PSBB seperti DKI Jakarta, jelas Permenhub tersebut menyesatkan karena membuat pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta menjadi bermasalah, dan membuat aparat menjadi ambigu dalam melakukan penindakan hukum.

• TERUNGKAP Bukan Hanya Palak Sopir, Pembakar Mira Juga Kerap Jambret Orang Melintas

“Padahal tanpa penindakan hukum pelaksanan PSBB menjadi tidak ada gunanya karena penularan Covid-19 masih dapat berlangsung melalui angkutan penumpang kendaraan roda dua, baik komersial maupun pribadi,” ucapnya.

“Untuk itu saya mohon kepada Menteri Perhubungan untuk segera mencabut dan merevisi Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 ini secepatnya,” tambah Agus.

Menurutnya, penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta sejauh ini selama tiga hari dari Jumat (9/4/2020) hingga Minggu (12/4/2020 sudah berjalan baik.

Bahkan kebijakan ini disusul oleh wilayah penyangga lain di sekitar DKI Jakarta mulai Minggu (12/4/2020).

• PAKAR Prediksi Wabah Covid-19 di Indonesia Akan Berakhir Mei 2020, Ini Syaratnya

“PSBB sebagai perluasan jaga jarak diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai langkah positif pemerintah,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan pada Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.

Akademisi Prodi Teknik Sipil dari Unika Soegijapranata itu menilai, bila Permenhub diterapkan, siapa petugas yang akan mengawasi dan apakah ketentuan tersebut akan ditaati pengemudi dan penumpang sepeda motor di lapangan.

“Jadi bagaimana teknis memeriksa suhu tubuh setiap pengemudi dan penumpang? Pemerintah harus menyediakan tambahan personil dan anggaran untuk melengkapi pengadaan pos pemeriksaan,” kata Djoko.

• BEGINI Saran WHO Kalau Terpaksa Kerja ke Kantor di Tengah Kasus Covid-19

“Pasti ribet urusan di lapangan, dan mustahil dapat diawasi dengan benar. Apalagi di daerah, tidak ada petugas khusus yang mau mengawasi serinci itu. Jika dilaksanakan akan terjadi kebingungan petugas di lapangan dengan segala keterbatasan yang ada,” tambahnya.

Menurutnya, terlihat sekali Pasal 11 ayat 1 huruf c dengan Pasal 11 ayat 1 huruf d dalam Permenhub untuk mengakomodir kepentingan bisnis aplikator transportasi daring.

Pemprov DKI Jakarta dan aplikator selama ini pelaksanaan PSBB di Jakarta sudah mau taat aturan yang sudah diberlakukan.

Masyarakat pasti akan taat aturan selama tidak ada diskriminasi di lapangan.

• Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Kali BKB Depan Mall Season City, Jenazahnya Dikirim ke RSCM

Bila Permenhub diterapkan, dikhawatirkan bisa memicu keirian moda transportasi yang lain.

Justru aturan untuk menerapkan pola jaga jarak fisik penggunaan sepeda motor yang digaungkan Menkes dan Pemprov DKI Jakarta tidak akan terjadi, dan malah angkutan lainnya akan merambat mengacuhkan aturan Menkes dan DKI.

“Sebaiknya segera cabut dan revisi Permenhub. Nomor 18 Tahun 2020. Abaikan kepentingan bisnis sesaat yang menyesatkan. Utamakan kepentingan masyarakat umum demi segera selesainya urusan penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) yang cukup melelahkan dan menghabiskan energi bangsa ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

• Kelompok Anarko Sindikalis Sedang Ukur Kegelisahan Publik dan Kadar Anarkisme Masyarakat Saat PSBB

Peraturan tersebut ditetapkan pada 9 April 2020.

Salah satu aturan yang ada dalam Permenhub tersebut yaitu, pengendalian transportasi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai PSBB seperti di Jakarta.

Hal itu disebutkan bahwa untuk sepeda motor baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat (ojek) dalam hal tertentu dapat mengangkut penumpang dengan syarat-syarat yang ketat, sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

• Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Meninggal, Kantor Ditutup 10 Hari

“Untuk sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati berdasarkan keterangan yang diterima pada Minggu (12/4/2020). (faf)