Breaking News:

Virus Corona Jabodetabek

PDI Perjuangan DPRD DKI Ingatkan Anies Baswedan Janji Beri Bantuan Rp 1 Juta untuk Ojol dan PKL

Fraksi PDIP DKI Jakarta ingatkan janji Anies Baswedan untuk memberi bantuan untuk tukang ojek, PKL sebesar Rp 1 juta per kepala keluarga

Wartakotalive.com/Nur Ichsan
Pengemudi ojol melintas di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (7/4/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, BALAIKOTA -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menepati janjinya memberi bantuan langsung kepada pengemudi ojek/ojek online (ojol) hingga pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp 1 juta per kepala keluarga (KK).

Anies Baswedan pernah berjanji demikian kepada Wakil Presiden RI Maruf Amin saat rapat kerja membahas rencana kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat wabah virus corona (Covid-19), melalui tayangan teleconference pada Kamis (2/4/2020) lalu.

"Kemampuan anggaran DKI Jakarta sangat kuat, bahkan sampai Rp 87 triliun lebih, harusnya bisa mengurus nasib pengendara ojek/ojol, warung-warung dan PKL sebagai dampak kebijakan PSBB," kata Yuke yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini pada Rabu (8/4/2020).

Menurutnya, kebijakan PSBB sangat berimbas bagi pekerja maupun wirausaha berskala kecil yang mendapatkan duit dengan skema harian.

Mulai Jumat 10 April PSBB Jakarta Selama 14 Hari Pasar, Apotek dan Supermarket Tetap Buka

Gotong Royong Kumpulkan Dana, Pegawai Kesra Tangerang Berikan Sedekah buat Ojol dan Tukang Becak

Sebab kebijakan PSBB yang dikeluarkan untuk menekan potensi penyebaran virus corona ini, akan membuat pola pergerakan masyarakat di luar rumah berkurang.

Karena itu Pemprov DKI Jakarta harus turun tangan memikirkan nasib warganya.

Apalagi pemerintah pusat melalui PT PLN (Persero) telah menggratiskan listrik bagi pelanggan daya 450 VA serta diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA subsidi untuk meringankan dampak ekonomi dari virus corona.

Kebijakan listrik gratis PLN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Meskipun dalam peraturan menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi Pemprov DKI Jakarta harus gotong royong menangani dampak sosial akibat PSBB di tengah masyarakatnya," ujar Yuke.

Hingga kini, kata dia, masyarakat dengan kategori miskin dan rentan miskin masih menunggu pengumuman DKI mengenai program bantuan langsung tersebut.

Halaman
1234
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved