Ridwan Kamil Tunjukkan Fasilitas Hotel Bintang Lima untuk Tenaga Medis yang Tangani Pasien Covid-19

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Kritik yang dilayangkan sekumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Jakarta Bersuara soal penggunaan fasilitas hotel bintang lima bagi tenaga medis penanganan Covid-19 terlalu berlebihan, menimbulkan polemik.

Kritik tersebut dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bersama sejumlah kritik lain tentang penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Sejak Minggu malam hingga Selasa (7/4/2020), topik itu menjadi trending.

Banyak yang menyesalkan kritik dari aliansi itu.

• Kritik Penanganan Corona DKI Berbuntut Polemik, BEM UHAMKA Tarik Diri dari Aliansi BEM DKI

• Aliansi BEM Jakarta Bersuara Nilai Fasilitas Hotel Bintang Lima Untuk Tenaga Medis Berlebihan

• Pro Kontra Lockdown DKI Jakarta, Aliansi BEM Jakarta Bersuara Minta Gubernur Tak Politisasi Covid-19

Aliansi tersebut dianggap mengabaikan sisi kemanusiaan dan mengedepankan ambisi bernuansa politis yang menyudutkan Anies Baswedan serta para tenaga medis pada khususnya.

Seolah merespon tema yang sedang ramai itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunggah foto di akun media sosial Twitternya.

Ridwan Kamil memperlihatkan para tenaga medis di Jawa Barat yang juga mendapatkan fasilitas hotel bintang lima

"Para dokter dan tenaga kesehatan sudah seminggu difasilitasi menginap setiap hari di hotel bintang 5, Hotel Preanger. Tiap pagi senam pagi, diberi jamu dan diberi semangat. Hotel lainnya juga difungsikan," tulis Ridwan Kamil dalam akun Twitternya, dikutip Warta Kota, Selasa (7/4/2020) malam.

Ridwan Kamil berharap, para tenaga medis itu bisa menjalankan tugas kemanusiaannya dengan baik untuk menangani pasien yang terpapar Virus Corona.

"Semoga para pahlawan yang berada di lini depan bisa fokus bekerja dengan fasilitasi ini. Lawan stigma bahwa mereka harus dijauhi, karena ada kisah-kisah perawat yang diusir oleh ibu kos dan lingkungannya. Justru harusnya kita dukung mereka dengan segala cara. #KitaPastiMenang," tulisnya.

Kebijakan Ridwan Kamil mendapatkan apesiasi dari para netter.

• Mau Dapat BLT Rp600 Ribu selama 3 Bulan di Tengah Pandemi Virus Corona, Begini Syaratnya

• Lima Fakta Lagu Aisyah Istri Rasulullah, Berasal dari Malaysia hingga Mendunia Usai Dibawakan Sabyan

Mereka menganggap, sudah selayaknya para tenaga medis mendapatkan fasilitas yang layak mengingat tugas yang mereka jalankan tidak ringan.

"SEMUA FASILITAS INI MASIH G SEBANDING DG PERJUANGAN PARAMEDIS, YG MRK LAKUKAN MENJADI GARDA TERDEPAN MEMPERTARUHKAN NYAWA !!! UNTUNG MEREKA MAU DAN G LEPAS TANGGUNG JAWAB !!! JK MRK PENGHIANAT APA SUSAHNYA MENGUNDURKAN DIRI !!!," tulis @Medina_adha

"Alhamdulillah.. Kami semua dukung, mereka yg sedang berjuang di front terdepan amat layak mendapatkan fasilitas lengkap, tp kalau nanti ada mulut nyinyir yg anggap kang Emil berlebihan, kami harap akang sabar saja, anggap saja mereka yg nyinyir itu radio rongsok ya kang," tulis @Airin_Soekma_02

Apa yang dilakukan Ridwan Kamil sejatinya juga dilakukan Anies Baswedan di Jakarta.

Untuk itu, tidak sedikit yang membandingkan perlakuan terhadap Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

Khususnya, tentang kritik yang sebelumnya dilakukan oleh Aliansi BEM DKI Bersuara.

• Tebar Puja-Puji untuk Luhut Pandjaitan, Ruhut Sitompul: LBP Kok Dilawan, ya KO

• Baru Pendataan Tiga Hari, Tercatat 162 Ribu Buruh di DKI Jadi Pengangguran Selama Pandemi Corona

• Rizal Ramli Curhat Seminggu Diserang 7000 Buzzer, Duga Ada yang Menggerakkan

"Kebijakkan yang sama oleh DKI Jakarta diributin oleh yg (ngaku2) BEM Jakarta.
Nah Kalo semua BEM itu 1 kata, kebijakkan ini juga di Kritik donk. Moso' kaum terpelajar cuma kritik DKI doang? Apa karena faktor Anies Baswedan nya? Arahan Pembina begitu?," tulis @Dogelkarya82

@RadenKianSayang menulis, "untung di Jawa Barat gada BEM ya, Kang.
Kalau ada, Si Akang sudah di nyinyirin dan dibully, dianggap lebay memberikan fasilitas Hotel Bintang 5 kepada Nakes yg sdh berjibaku menangkis Corona. Cukuplah Gub @aniesbaswedan yg dibully, Akang mah jangan."

"Beruntung ente gak Di Jakarta, kalau Di Jakarta sudah kritisi Dan dibuly oleh BEm Jakarta raya berdasarkan arahan kakak pembina," tulis @yadimarwasa

Update Kasus

Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif virus corona Covid-19 di Jawa Barat (Jabar) pada hari ini, Selasa (7/4/2020) bertambah

Berdasarkan pantauan Warta Kota di situs pikobar.jabarprov.go.id,  Selasa pukul 19.30 WIB menunjukkan kasus positif corona di Jabar saat ini berjumlah 263 kasus atau bertambah 11 dari hari sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 orang meninggal.

Sedangkan total kasus sebanyak 28706 Orang Dalam Pemantauan (ODP), 1670 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan 263 kasus positif Covid-19 yang sehari sebelumnya berjumlah 252 kasus.

Dari total total kasus ODP, terhimpun 5523 orang selesai pemantauan dan menyisakan 23183 masih proses pemantauan, lalu, dari total kasus PDP tercantum 4496 orang selesai pengawasan dan 1174 masih proses pengawasan.

• Transformasi Kim Jong Un, Dulu Anak Manja dan Nakal, Kini Dikenal Diktator dan Koleksi Banyak Selir

• Baru Tiga Hari Dirilis, Lagu Virus Corona Milik Rhoma Irama Sudah Ditonton 1,6 Juta Kali

Ajukan PSSB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat untuk menyamai pola penanganan Covid-19 di Jakarta.

"PSBB fokus ke Jabodetabek dulu. Jalarta sudah disetujui, maka Jabar akan samakan polanya dulu untuk kabupaten kota yang berdekatan dengan Jakarta, yaitu Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek)" kata Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut di Bandung, Selasa (7/4).

Dengan disetujuinya Jakarta untuk melakukan PSBB, kata Emil, pihaknya segera melakukan sinkronisasi langkah penanganan Covid-19 dengan Jakarta karena penyebaran virus ini 70 persen ada di kawasan Jabodetabek.

"Nanti kita sinkronisasi, karena penyebaran virus ini 70 persen ada di Jabodetabek, jadi tidak bisa kalau Jakarta yang lakukan PSBB, sementara sekelilingnya tidak melakukan, jadi itu akan disinkronkan hari ini, kebetulan ada rapat sama Pak Wapres," katanya, dikutip dari Tribun Jabar.

• Niat Pamer Perut Rata dengan Kenakan G-String, Nikita Mirzani malah Banjir Hujatan

• Ngeri, 300 Jenazah Covid-19 Tergeletak di Jalanan Ekuador, Kontainer Jadi Kamar Mayat Darurat

Terkait dengan pembatasan aktivitas warga di malam hari, di antaranya dengan pemberlakuan jam malam, Emil mengatakan sudah menginstruksikan hal tersebut kepada para kepala daerah di Jabar.

"Jadi diizinkan sama kita untuk memperketat jam malam, itu teknis beda karena level kota dan kabupaten beda. Kabupaten lebih luas dan jarang kegiatan, kota lebih padat, jadi keputusan ada di level wali kota atau bupati yang melaksanakan," ujarnya

Emil mengatakan segera memberlakukan jam malam atau pelarangan warga keluar rumah di malam hari sebagai upaya pendisiplinan physical dan social distancing dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 di Jawa Barat.

Social dan physical distancing di Jabar, katanya, masih belum maksimal dilakukan. Pihaknya telah melakukan inspeksi ke sebagian kabupaten dan kota, dan terlihat masih tidak ada upaya serius warga untuk melakukan pembatasan fisik dan sosial tersebut.

Emil mengatakan bahwa pihaknya pun menyepakati agar merencanakan salah satu PSBB dilakukan di Jabar, di antaranya pemberlakuan jam malam. Yakni warga dilarang keluar rumah, diawasi secara ketat, pada malam hari.

• Dibully di Medsos, Menkumham Yasonna Curhat: Ampun Deh, Bahasanya Kasar, Berhalusinasi, Memprovokasi

• Viral Terkonfirmasi, Isak Tangis Pastor Paulus Wolor di Papua saat Pimpin Misa Online

• Sempat Diisukan dengan Ariel Noah, Kini Lania Fira Dikabarkan Akan Menikah dengan Dikta Yovie & Nuno

"Kami mengarahkan kepada kota kabupaten segera melakukan upaya pemberlakuan jam malam. Ini bagian dari proses mendisiplinkan dan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jabar," katanya.

Kapolda Jabar, katanya, sudah menyetujui hal tersebut asal dikoordinasikan dengan kepolisian di tingkat bawah. Hal ini seirama dengan pemberlakuan status orang dalam pemantauan kepada siapapun yang mudik ke kampung halamannya di Jabar dan diawasi perangkat pemerintah setempat.

"Yang harus dilacak adalah apakah ada mereka yang mudik tapi tidak karantina diri. Kalau ada harus ada tindakan. Saya belum ada laporan secara nyata ODP pemudik yang kabur-kabur itu, belum ada laporan," katanya.

 Emil pun menagih gerak cepat pemerintah kota dan kabupaten yang sudah mendapatkan alat rapid test Covid-19 untuk secepat mungkin dapat memetakan persebaran Covid-19 di Jawa Barat.

Emil meminta semua bupati dan walikota di Jabar untuk segera menyerahkan data hasil rapid test tersebut melalui dinas kesehatan masing-masing. Semakin cepat data masuk, semakin mudah Jawa Barat memetakan persebarannya.

"Kan dengan keberhasilan kita melakukan rapid tes masif, kita menemukan pola baru. Di antaranya virus ini beredar di sekolah berasrama yang dikelola oleh lembaga kenegaraan," katanya.

• Bikin Heboh di Tengah Pandemi, Rossa Tiba-tiba Pasang Foto Nikah dengan Aktor Korea Kim Soo Hyun

• Pamela Safitri Bikin Heboh Lagi, Kali Ini Joget Tiktok Erotis Pakai Celana Super Ketat, Bikin Salfok

Pemprov Jabar, katanya, akan selalu mengambil keputusan berdasarkan data, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini akan dilakukan berdasarkan data yang diterima.

"Jadi kalau datanya masih tidak lengkap, kita susah memberikan argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat. Saya enggak terlalu hapal daerah mana yang belum serahkan hasil rapid test," katanya.

PSBB di Jawa Barat, katanya, akan didahulukan pelaksanaannya secara parsial. Yakni pihaknya akan memberlakukan PSBB, didahulukan di daerah sekitar Jakarta karena apapun yang dilakukan terhadap Jakarta, daerah sekitarnya harus mengikuti supaya satu frekuensi penanganan.

"Dalam satu aglomerasi penyebaran itu harus ada satu keputusan. Kalau berhenti, berhenti semua. Kalau gerak, gerak semua, kalau melambat, melambat semua," katanya.

(Warta Kota/Feryanto Hadi/Tribun Jabar)