Minggu, 26 April 2026

Virus Corona

Hambat Distribusi Logistik dan Kesehatan, Mendagri Minta Kepala Daerah Membuka Pemblokiran Jalan 

Mendagri meminta Kepala Daerah agar membuka pemblokiran jalan yang menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat .

Editor: Mohamad Yusuf
Kemendagri
Mendagri saat membuka Rakornas Kepala BPSDM Provinsi dan Kepala BKPSDM Kab/Kota Seluruh Indonesia di Auditorium Lantai 4 BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/02/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah terkait pemblokiran jalan.

Mendagri bersama jajaran kemendagri telah menghubungi dan meminta Kepala Daerah agar membuka pemblokiran jalan yang menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat .

"Distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan pangan masyarakat, pemenuhan kebutuhan alat/barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan bidang kesehatan khusus percepatan penanganan Covid-19 tidak boleh ada yang terhambat," kata Bahtiar Baharuddin, Kapuspen Kemendagri, di Jakarta, Kamis (2/4/2020) 

"Karena logistik adalah hal yang sangat esensial dan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat," tambah Bahtiar.

Di IG Melanie Subono Ajak Folowers-nya Ngerjain Sopir Ojol, ini Alasannya

 Cegah Penyebaran Virus Corona, Tahanan Sidang Melalui Video Conference

 UPDATE Corona: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Capai 741, Sembuh 49, Meninggal 84 Orang

 Penghentian Operasional Ditunda, Jumlah Penumpang Bus AKAP Terus Menurun, ini Data Lengkapnya

Mendagri lanjut Bahtiar, menyebut seluruh pihak punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 sesuai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, pemblokiran jalan sangat kontra produktif jika menghambat arus keluar masuk distribusi logistik tersebut.

"Memang kita harus mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik. Gugus Tugas di daerah harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gugus Pusat Penanganan Covid-19," jelasnya.

Ganti Jadwal Mudik

Meski pemerintah telah mengimbau agar masyarakat tak mudik Lebaran tahun ini lantaran wabah virus corona, namun tetap saja sebagian masyarakat pulang kampung juga.

Maka, Presiden Joko Widodo mengusulkan untuk mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Hari Raya Idul Fitri.

Hal itu diusulkan Jokowi untuk menenangkan masyarakat yang berpotensi tak bisa mudik di tengah wabah Covid-19.

 Dampak COVID-19, Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara AP II Kuartal I/2020 Turun 4,84 Persen

 WHO Ungkap Rasa Khawatirnya Angka Kematian VIrus Corona Semakin Tinggi Capai 1 Juta

 Meski Berulangkali Diimbau Jangan Mudik, 700 Warga Masih Nekat Mudik Melalui Terminal Pulo Gebang

"Saya melihat ini untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal mudik melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).

Ia juga mengusulkan nantinya pada hari libur pengganti mudik itu, pemerintah akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur khusus mudik sebagaimana dilaksanakan di kala mudik Lebaran.

Pemerintah daerah juga bisa menggratiskan tempat-tempat wisata milik mereka agar ramai dikunjungi masyarakat.

Sumber: WartaKota
Halaman 1/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved