Virus Corona

Hambat Distribusi Logistik dan Kesehatan, Mendagri Minta Kepala Daerah Membuka Pemblokiran Jalan 

Mendagri meminta Kepala Daerah agar membuka pemblokiran jalan yang menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat .

Editor: Mohamad Yusuf
Kemendagri
Mendagri saat membuka Rakornas Kepala BPSDM Provinsi dan Kepala BKPSDM Kab/Kota Seluruh Indonesia di Auditorium Lantai 4 BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/02/2020). 

Untuk itu, Jokowi meminta gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasan kepada pemudik yang baru tiba di wilayahnya.

 Tingkatkan Mutu Pendidikan, Guru Madrasah Aliyah Dibekali Panduan Pembelajaran Berbasis IT

Jokowi menilai pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali untuk mencegah para pemudik itu menularkan virus corona kepada orang di kampung halamannya.

"Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, bahwa di provinsi sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira insiatif yang bagus," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jajarannya merumuskan langkah yang lebih tegas untuk mencegah lebih banyak warga yang mudik.

Presiden Joko Widodo ditemani Menkeu Sri Mulyani dan Menlu Retno Marsudi mengikuti pertemuan KTT Luar Biasa negara G20 secara virtual, Kamis (26/3) malam
Presiden Joko Widodo ditemani Menkeu Sri Mulyani dan Menlu Retno Marsudi mengikuti pertemuan KTT Luar Biasa negara G20 secara virtual, Kamis (26/3) malam (Twitter Presiden Joko Widodo)

WFH Diperpanjang, Mudik Dilarang

Sebelumnya, Kebijakan Work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) diperpanjang sampai 21 April 2020.

Semula, kebijakan itu berakhir pada Selasa (31/3/2020) besok.

"Mulai hari ini diperpanjang sampai 21 April 2020. Tentu akan dievaluasi melihat perkembangan situasi," kata Sekretaris Kementerian PAN RB Dwi Wahyu Atmaji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/3/2020).

 BREAKING NEWS: PAMEN TNI AU Meninggal Dunia karena Virus Corona, Sempat Dirawat Satu Minggu

 Kemenhub Diisukan Stop Bus Antarprovinsi, Kepala Terminal Kalideres: Saya Belum Dapat Perintah

 UPDATE Virus Corona Jabodetabek: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Capai 720, 48 Orang Sembuh

Dipaparkan, perpanjangan waktu kerja dari rumah ini berlaku bagi semua ASN di kementerian/lembaga dengan melihat situasi di daerah masing-masing.

Selain itu, para pejabat pembina kepegawaian (PPK) di kementerian/lembaga dan daerah diminta melakukan penyesuaian sistem kerja melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau WFH dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada provinsi maupun kabupaten/kota di mana instansi pemerintahan berlokasi.

"Kita tahu saat ini bervariasi. Ada di zona merah, zona kuning, dan seterusnya. Tentu pelaksanaan WFH (working from home) disesuaikan," ujar dia.

Meski bekerja di rumah, para ASN tetap harus memenuhi target kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Di samping itu, mereka wajib membuat rencana kerja harian serta laporan kinerja harian yang dilaporkan kepada atasan masing-masing.

 Ikuti Tryout Akbar Sekolah Online Ruangguru, Gratis dan Raih Berbagai Hadiah, Cukup dari Rumah Saja

 Cegah Virus Corona, Servis Honda Bisa di Rumah via Layanan Ahass Home Service, Ini Daftar Teleponnya

 Saatnya Tukar Tambah, Ini Keunggulan Kamera Oppo Reno3 yang Bikin Cepat Ludes Terjual

ILUSTRASI -- ASN Pemkab Bekasi dilarang lakukan rapat selama wabah virus corona
ILUSTRASI -- ASN Pemkab Bekasi dilarang lakukan rapat selama wabah virus corona (Wartakotalive/Muhammad Azzam)

ASN dilarang mudik

Sementara itu, kebijakan terkait ASN tak hanya memperpanjang kebijakan WFH, tetapi juga melarang seluruh ASN melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman atau mudik saat Lebaran 2020 mendatang.

Hal ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah.

Keputusan itu tertuang di dalam Surat Edaran Kementerian PAN-RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan Mudik bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menurut Sekretaris Kementerian PAN RB Dwi Wahyu Atmaji, seluruh ASN harus ikut berpartisipasi membantu pemerintah semaksimal mungkin dalam menekan penyebaran Covid-19 di daerah.

"Pertama, meminta kepada ASN untuk tidak mudik di dalam Idul Fitri tahun ini. Ini dalam rangka mendukung langkah pemerintah untuk social distancing dan mengurangi penyebaran seminimal mungkin," kata Wahyu saat memberikan keterangan di kantornya, Senin (30/3/2020).

Selain itu, ia menambahkan, para ASN juga diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar di lingkungan tempat tinggalnya untuk turut tidak mudik sementara waktu.

Di samping juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan physical distancing untuk sementara waktu.

Hal yang lain, ia mengatakan, para ASN juga diminta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

Sebab, kebijakan social distancing yang kini tengah diterapkan pemerintah memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Keempat, Pak Menpan RB mengharapkan agar rekan-rekan memberikan pemahaan kepada masyarakat untuk hidup sehat, social distancing, dan melakukan pola hidup bersih dan sehat," tuturnya. (abs/kompas.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik" Penulis: Rakhmat Nur Hakim

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved