Virus Corona Jabodetabek
Jika Pandemi Covid-19 Terus Memburuk, Gaji dan Tunjangan PNS Kota Bekasi Bakal Dipotong
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berencana memotong gaji dan tunjangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkup Kota Bekasi, akibat wabah Virus Corona.
Penulis: Muhammad Azzam |
lihat foto
WARTAKOTALIVE, BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berencana memotong gaji dan tunjangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkup Kota Bekasi, akibat wabah Virus Corona alias Covid-19.
Pemotongan gaji dan tunjangan diperuntukkan penanganan Covid-19 maupun menutupi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi yang mengalami penurunan drastis.
"Kewenangan pemotongan gaji di Jawa Barat itu kan kewenangan gubernur."
• Jokowi Bakal Terapkan Darurat Sipil Agar Physical Distancing Berjalan Lebih Tegas
"Kewenangan gaji daerahnya itu di bupati dan wali kota."
"Kita belum ke arah sana, tapi itu sebuah pemikiran bisa kita lakukan," kata Rahmat Effendi kepada awak media di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi, Selasa (31/3/2020).
Rahmat Effendi menuturkan, pihaknya masih melihat proses seminggu ke depan.
• Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Baswedan Pakai Anggaran Formula E untuk Tangani Pandemi Covid-19
Jika kondisi Covid-19 semakin memburuk, bukan tak mungkin para PNS di Kota Bekasi bakal dipotong gajinya.
"Kalau kondisinya buruk, bukan gaji saja tapi tunjangan juga. Itu untuk kebaikan, dan nyata kebutuhannya."
"Apalagi Pak Gubernur menyampaikan kemarin, APBD-nya APBD Covid-19, prorgramnya program Covid-19, enggak ada yang salah," beber dia.
• UPDATE Kasus COVID-19 di Indonesia: 1.414 Orang Terinfeksi, 122 Meninggal, 75 Sembuh
Rahmat Effendi menambahkan, saat ini kondisi penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi mengalami penurunan drastis.
Hal itu disebabkan sejumlah kegiatan ekonomi dibatasi hingga terhenti.
"Kalau lihat kemampuan kita kan menurun, mau narik pajak enggak bisa, hotel kosong."
• Bukan Tak Mau Ikuti Anjuran Pemerintah, Ambar Terpaksa Pulang Kampung karena Tidak Ada Penghasilan
"Dana dari pusat pun setop semua, kecuali pendidikan kesehatan," ujarnya.
Dari target tiga bulan penarikan pajak sebesar persen, hanya 10-20 persen yang didapatkan.
"Mungkin sekarang ini cuma dapat 10-20 persen dari total triwulan yang diambil."
• Gubernur Banten: Lockdown Tak Sekadar Tutup Pintu, Kalau Menganggur, Warga Makan Apa?
