Awak Otobus di Jakarta Kemungkinan Dapat Bantuan Tunai Menyusul Penghentian Layanan di Terminal

Jokowi menilai pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali untuk mencegah para pemudik itu menularkan virus corona kepada orang di kampung halamannya.

"Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, bahwa di provinsi sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira insiatif yang bagus," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jajarannya merumuskan langkah yang lebih tegas untuk mencegah lebih banyak warga yang mudik.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyusun peraturan tentang karantina wilayah.

Sampai Minggu kemarin, ada 1285 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Kasus positif paling banyak terjadi di DKI Jakarta (675), disusul Jawa Barat (149) dan Banten (106).

Karantina Wilayah wewenang Pemerintah Pusat

Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa karantina wilayah dalam rangka pencegahan virus corona Covid-19 adalah wewenang pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah tak bisa melakukan kebijakan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Bogor, jawa Barat pada Senin (30/3/2020).

"Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah, adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," kata Jokowi dikutip dari Kompas.com pada Senin (30/3/2020).

Sejumlah daerah sebelumnya sudah memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau local lockdown, seperti Tegal, Kota Tasikmalaya, Makassar dan Ciamis serta Provinsi Papua.

Jokowi tak menanggapi langsung kebijakan yang diambil daerah-daerah tersebut.

• Jangan Terlena dengan Virus Corona, Sandiaga Uno: Banyak Saudara-saudara Kita Memerlukan Donor Darah

Kendati demikian, ia meminta jajaran menterinya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan di pusat.

"Saya harap seluruh menteri memastikan pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang sama," kata dia.

Jokowi menambahkan, saat ini pemerintah terus berupaya memastikan kebijakan pembatasan sosial berjalan dalam skala yang lebih besar, lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi.

• Imbauan di Rumah Aja Terus Digaungkan, Sandi Malah Joging Santai Keliling Rumah Hingga Monas