VIRUS Corona Paksa Pemerintah Hapus Ujian Nasional Setahun Lebih Cepat

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membeberkan alasan pemerintah membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini.

Nadiem Makarim mengungkapkan, pelaksanaan UN memiliki risiko kesehatan, karena saat ini wabah Virus Corona sedang merebak.

"Alasan nomor satu prinsip dasar Kemendikbud adalah keamanan dan kesehatan siswa-siswa kita, dan keamanan keluarga siswa."

• Pemerintah Punya Stok 3 Juta Klorokuin, Bukan Obat Utama untuk Sembuhkan Virus Corona

"Kalau melakukan UN di dalam tempat-tempat pengujian bisa menimbulkan risiko kesehatan," ujarnya seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui teleconference, Selasa (24/3/2020).

Nadiem Makarim mengatakan, risiko penyebaran Virus Corona tidak hanya dapat berdampak pada siswa, namun juga keluarga mereka.

Selain itu, siswa yang mengikuti UN pada tahun ini mencapai delapan juta, sehingga memiliki risiko yang cukup besar.

• Meski Sudah Siap, Jokowi Berharap RS Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran Tak Digunakan

Mantan CEO Gojek ini mengungkapkan, pelaksanaan UN pada tahun ini juga sudah tidak menjadi syarat kelulusan.

Sehingga, pelaksanaan UN juga tidak menjadi keharusan karena lebih banyak risikonya.

"Kita juga sudah tahu UN bukan untuk syarat kelulusan atau syarat seleksi masuk jenjang pendidikan tinggi."

• Adian Napitupulu Minta Pemerintah Mudahkan Impor Alat Medis Agar Rakyat Bisa Lindungi Diri Sendiri

"Saya rasa di kemendikbud, lebih banyak risikonya dari pada benefit untuk lanjutkan UN," ucap Nadiem Makarim.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan meniadakan UN 2020.

Keputusan tersebut mengingat wabah Virus Corona (Covid-19) masih masif di Indonesia.

• DAFTAR Tujuh Dokter Meninggal Saat Perangi Virus Corona, 6 Terpapar COVID-19, 1 Kena Jantung

Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat SMA atau MA, SMP atau MTs, dan SD atau MI.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

"Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat."

• Pemprov DKI Anggarkan Rp 53 Miliar untuk Semprot Disinfektan di Permukiman Warga

"Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha," papar Fadjroel.

Fadjroel menambahkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran Covid-19.

Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional melalui video conference pada Selasa (24/3/2020).

• PATUNGAN Beli Alat, 575 Anggota DPR dan Keluarganya Bakal Dites Virus Corona Pekan Ini

"Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait kebijakan Ujian Nasional (UN) tahun 2020.

Rapat digelar melalui sambungan video conference pada Selasa (24/3/2020).

• ANIES Baswedan: Jangan Peluk dan Salami Orang Tua Sampai Wabah Virus Corona Selesai

Dalam pembukaan rapat, Presiden menyadari pandemi Virus Corona (Covid-19) sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Meski sudah menginstruksikan untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, Jokowi menyadari situasi ini membawa dampak bagi pelaksanaan UN tahun 2020.

"Kita tahu Covid-19 sangat mengganggu pendidikan di Tanah Air."

• Prabowo Subianto kepada Dokter, Perawat, dan Tim Medis: Kami Kagum dan Hormat, Kalian Pahlawan

"Dan kita juga telah kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Situasi ini membawa dampak pada UN di tahun 2020."

"Ada 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di Tanah Air," tambahnya.

Tak adanya UN tahun ini membuat penghapusan tes final bagi para pelajar ini maju lebih awal dari yang direncanakan pemerintah.

• Prabowo Subianto: Diimbau Kerja dari Rumah Ya di Rumah, Bukan Libur ke Pantai

Sedianya, pelaksanaan Ujian Nasional pada tahun ini merupakan yang terakhir dilaksanakan.

Mulai 2021, pelaksanaan Ujian Nasional bakal diganti dengan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter.

Sebelumnya, Nadiem Makarim menilai secara prinsip wacana penghapusan Ujian Nasional tak bisa dipandang satu sisi.

• BREAKING NEWS: Pasien Virus Corona di Indonesia Tambah Jadi 579 Orang, 49 Meninggal, 30 Sembuh

"Ini juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa, untuk menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," katanya di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Ada pun wacana penghapusan Ujian Nasional, menurut Nadiem Makarim, berangkat dari aspirasi masyarakat, terutama dari wali murid dan guru.

• Luhut Panjaitan: Kapal Asing Kalau Kita Tangkap Jadi Milik Indonesia, Ngapain Ditenggelamkan?

Namun, dirinya mengatakan jangan sampai wacana penghapusan Ujian Nasional itu justru ditelan mentah-mentah oleh publik.

"Bukan ingin menghapuskan, tapi menghindari hal-hal yang negatif dari sisi stres, seperti menghukum siswa yang mungkin dari bidang itu dan lain-lain," jelasnya.

Nadiem Makarim mengungkapkan, pendidikan nantinya akan berbasis pada kebutuhan dunia kerja dan lainnya, yang membutuhkan perubahan cukup besar.

• KRONOLOGI Maling Motor di Bekasi Tewas Dihakimi Warga, Sempat Kejar-kejaran Hingga 3 Kilometer

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi pendidikan.

"Untuk mencapai itu kan ada beberapa hal, deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan."

"Makanya platfornya yang kami sebut itu #MerdekaBelajar."

• Terciduk Mesum Bersama Pacar, Pemuda Ini Malah Salahkan Pihak Hotel karena Bolehkan Pesan Kamar

"Merdeka untuk lembaga, merdeka untuk guru, merdeka untuk murid dan mahasiswa, dan itu adalah step pertama," bebernya.

Selain itu, Nadiem Makarim mengatakan, adanya penyederhanaan kurikulum dan asesmen untuk beralih ke kompetensi.

"Dan dari situ harus adanya penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun asesmen, agar beralih pada yang sifatnya kompetensi dan bukan saja menghafal informasi."

• Terjebak Macet, Maling Motor Jatuh Ditendang Korban Lalu Tewas Dihakimi Massa

"Itu suatu perubahan juga yang akan terus kita terapkan dan kita sempurnakan," jelas Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim juga menyampaikan, hal terpenting dari perubahan yang ingin ia terapkan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik.

"Dan tentunya yang terpenting adalah peningkatan kualitas dari SDM pendidik, baik di vokasi maupun di unit pendidik dalam SMA, SD, SMP kita."

• Wakil Wali Kota Bekasi Prediksi Indonesia Menang 2-0 Atas Vietnam dan Dua Pemain Ini Bikin Gol

"Itu adalah kunci dari fokus aktivitas kita, berarti semua itu adalah mengarah kepada pelatihan peningkatan dan penyederhaan hidup seorang pendidik," tambahnya.

Ujian nasional tetap diterapkan tahun 2020 mendatang

Nadiem Makarim Makarim mengatakan wacana tersebut tengah dikaji oleh jajarannya.

• Jokowi Perintahkan Kapolri Ungkap Penyerang Novel Baswedan dalam Hitungan Hari

"Nanti ditunggu karena enggak makan waktu terlalu lama, hasil kajiannya akan kita share."

"Baru minggu lalu kan tahap asesmen, tahap mengevaluasi," kata Nadiem Makarim di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Dengan demikian, Nadiem Makarim mengatakan sistem Ujian Nasional masih akan digunakan pada tahun 2020 mendatang.

• Jokowi Sudah Pilih Lima Anggota Dewan Pengawas KPK, Tinggal Diumumkan

Untuk tahun 2020, sistem UN untuk menentukan kelulusan, Nadiem Makarim, masih akan digunakan.

"Cuma sudah kami umumkan biar tenang. Sebenarnya ini keputusan untuk yang setahun berikutnya," ucapnya. (Fahdi Fahlevi/Fransiskus Adhiyuda)