Jokowi Jelaskan Alasan Tak Lakukan Lockdown, Singgung Warga Masih Bantu Hajatan Meski Diisolasi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan kepada para gubernur, alasan pemerintah tidak melakukan karantina total alias lockdown.

Menurut Presiden, tidak semua negara cocok menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Karena, katanya, setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan berbeda-beda.

• Pemerintah Punya Stok 3 Juta Klorokuin, Bukan Obat Utama untuk Sembuhkan Virus Corona

"Oleh itu kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Presiden dalam rapat terbatas bersama para gubernur seluruh Indonesia melalui telekonferensi, Selasa (24/3/2020).

Pemerintah, kata Presiden, telah mempelajari dampak yang ditimbulkan apabila diterapkan karantina total.

Serta, syarat yang dibutuhkan agar karantina total berjalan efektif.

• Meski Sudah Siap, Jokowi Berharap RS Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran Tak Digunakan

Setelah dianalisa, menurut Presiden, Indonesia lebih tepat menerapkan psychal distancing atau menjaga jarak aman.

"Saya memiliki analisa-analisa seperti ini, dari semua negara  ada semuanya."

"Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa."

• Adian Napitupulu Minta Pemerintah Mudahkan Impor Alat Medis Agar Rakyat Bisa Lindungi Diri Sendiri

"Semua dari Kementerian Luar Negeri, lewat dubes-dubes yang ada terus kita pantau setiap hari."

"Sehingga di negara kita yang paling pas adalah psychal distancing, menjaga jarak aman," paparnya.

Menurut Jokowi, menjaga jarak aman bisa mencegah penyebaran Virus Corona apabila dilakukan dengan disiplin yang ketat, dan masyarakat menuruti imbauan tersebut dengan baik.

• DAFTAR Tujuh Dokter Meninggal Saat Perangi Virus Corona, 6 Terpapar COVID-19, 1 Kena Jantung

"Jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan."

"Ada yang sudah diisolasi masih beli handphone belanja di pasar."

"Saya kira kedisplinan untuk mengisolasi yang penting," paparnya.

• Pemprov DKI Anggarkan Rp 53 Miliar untuk Semprot Disinfektan di Permukiman Warga

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah atau pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurut Presiden, kebijakan itu sepenuhnya ada di pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

• WHO Desak Jokowi Tetapkan Darurat Nasional, Sekjen PDIP: Kita Negara Berdaulat, Tidak Bisa Disetir

"Perlu saya tegaskan, yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," tegasnya.

Kepala Negara menjelaskan, saat ini yang paling penting adalah mengurangi mobilitas orang dan menjaga jarak.

• Sekjen PDIP: Ada Pihak yang Mencoba Membesar-besarkan Isu Virus Corona

"Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan bagaimana kita kurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain."

"Menjaga jarak, mengurangi kerumunan orang," jelasnya.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah pusat terus melakukan tindakan terukur untuk menghambat penyebaran Covid-19.

• Sebelumnya Dikabarkan Tifus, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Ternyata Positif Virus Corona

Selain itu, Jokowi memastikan tak akan mengambil kebijakan yang memperburuk perekonomian rakyat.

"Oleh sebab itu, semua kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam."

"Agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak memperburuk keadaan," tutur Jokowi.

• Kepala BNPB: Saling Menyalahkan Soal Virus Corona Hanya Membuat Imunitas Tubuh Berkurang

Presiden Jokowi juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat agenda kerja kementerian.

Di saat yang bersamaan, Presiden juga meminta agar program kerja kementerian terkait turut diarahkan untuk mengantisipasi.

Sekaligus, mengedukasi masyarakat pada hal-hal yang berhubungan dengan penanganan pandemi global virus corona (Covid-19) di Indonesia.

• TERMASUK 6 Pasien di RSUP Persahabatan, Total Sudah Delapan Pasien Virus Corona Sembuh

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat melalui telekonferensi kepada Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

"Saya mengajak kita semuanya untuk yang berkaitan dengan program-program yang ada."

"Agar dalam rangka mengedukasi masyarakat semuanya diarahkan agar bisa berkaitan dengan yang ada hubungannya dengan Covid-19," pinta Jokowi.

• Pasien Virus Corona yang Kabur dari RS Persahabatan Kini Dirawat di RS Polri Kramat Jati

Seperti program-program di Kementerian Dalam Negeri misalnya, Jokowi meminta agar kementerian tersebut dapat berkoordinasi kepada para kepala daerah."

Agar, menelurkan kebijakan yang tepat sasaran, yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat persebaran virus corona.

"Policy yang bisa tepat sasaran sehingga bisa mengurangi pergerakan, mengurangi pertemuan-pertemuan."

• Anies Baswedan Ungkap Ada Dokter dan Perawat Tertular Virus Corona dari Pasien

"Sehingga dengan ini kita akan bisa mengurangi dampak dari Covid-19," ucapnya.

Demikian halnya dengan sektor pendidikan yang menjadi bidang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kementerian tersebut melakukan kalkulasi mendetail terkait kebijakan meliburkan (belajar dari rumah) sekolah.

• Anies Baswedan Liburkan Sekolah Dua Pekan, PDIP: Wali Kota Solo Sudah Duluan

Di mana, kondisi di tiap sarana pendidikan atau wilayahnya berbeda-beda.

Meski demikian, Presiden mengatakan pihaknya memberikan prioritas bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"Tetapi yang paling penting memang kita harus memulai belajar dari rumah kalau memang harus diliburkan," ucap Presiden.

• Berstatus Bencana Non Alam, Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona

Selain itu, Presiden kembali menyinggung pentingnya pembatasan sosial (social distancing) sebagai upaya mengurangi laju persebaran virus corona.

Terkait hal tersebut, Kepala Negara telah mengimbau agar masyarakat mulai mengurangi aktivitas di keramaian.

"Untuk perusahaan-perusahaan atau pemerintah juga bisa melakukan kerja dari rumah dan juga beribadah di rumah."

• PASIEN Kasus 1 dan 2 Pulang ke Depok, Masih Harus Pakai Masker Meski Sudah Sembuh

"Ini, sekali lagi, untuk mengurangi pergerakan karena social distancing itu penting sekali," bebernya.

Presiden Jokowi mengingatkan, kebijakan melakukan aktivitas di rumah perlu ditingkatkan guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

Ada pun, kegiatan yang dimaksud oleh Presiden Jokowi yakni bekerja, belajar, juga beribadah dilakukan di rumah.

• 96 Pasien Virus Corona di Indonesia Tersebar di Delapan Daerah

"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi pengurangan penyebaran Covid-19," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi memastikan pemerintah tetap akan menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga, aktivitas masyatakat selama di rumah dapat dilakukan dengan tenang.

"(Pemerintah) tetap mempertahankan pelayanan untuk masyarakat, baik itu kebutuhan pokok, layanan kesehatan, juga layanan publik lain," jelas Jokowi. (Taufik Ismail)