Pilkada
Antisipasi Wabah Virus Corona, Berharap Kampanye Pilkada 2020 Beralih ke Platform Digital
CEO Menara Digital Anthony Leong sebut demi antisipasi wabah virus corona, kampanye Pilkada 2020 beralih ke platform digital.
Penulis: Desy Selviany | Editor: PanjiBaskhara
"ada acara maulidan saya turun, sekarang saya memperkenalkan dirinya lewat baliho," katanya seperti dikutip Kompas.com.
Terkait pemasangan baliho, Benyamin menilai untuk saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengenai sosoknya kepada masyarakat.
"Kalau sekarang saat yang tepat kalau saya memperkenalkan sosok saya kepada masyarakat"
"Dalam politik itu popularitas menjadi salah satu faktor, oh ini aki-aki, namanya Benyamin. Memang populer harus dinaikkan terus, dipertahankan," ucapnya.
Balon Walikota Jalur Independen Mundur
Sementara itu bakal calon (Balon) wali kota Tangerang Selatan jalur independen, Suhendar, memastikan mundur dalam pertarungan Pilkada 2020 setelah tak memenuhi syarat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam persyaratan KPU, calon independen harus mendapatkan 71.143 surat dukungan calon pemilih.
Namun, Suhendar hanya mampu mengumpulkan 54.456 dukungan KTP masyarakat Tangsel.
"Dukungan minim dari tujuh kecamatan itu terjadi di Kecamatan Serpong Utara," kata Suhendar di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (12/2/2020).
Menurut Suhendar, kesulitan mendapatkan dukungan di wilayah tersebut karena masyarakat lebih banyak tinggal di perumahan atau cluster.
Sehingga, kondisi tersebut membuat Suhendar sulit untuk sosialisasi selama enam bulan pengumpulan tanda tangan dan KTP.
"Praktiknya saya bangun komunikasi tanpa jarak. Artinya apa? Kepada siapa pun saya terbuka"
"karena sebabnya saya menyebar nomor ponsel saya buat membangun kesetaraan. Agar momen pilkada ini menjadi momen untuk kita melakukan perubahan di Tangsel," kata dia seperti ditulis Kompas.com.
Dalam persyaratan KPU, calon independen yang akan maju dalam Pilkada Tangerang Selatan 2020 harus memiliki minimal 71.143 surat dukungan calon pemilih.
Dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50 persen pada 7 kecamatan di Kota Tangsel.
Adapun syarat pendukung adalah warga Tangsel yang usianya sudah 17 tahun, dan terdaftar di DPT atau di Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Disdukcapil.
Sehingga, jika dukungan kurang dari angka 71.143 para bakal calon independen tidak dapat maju dalam mengikuti kontestasi politik lima tahunan tersebut.
Sekretariat Gakkumdu Diresmikan Tekan Angka Pelanggaran Pilkada Tangsel
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Ratna Dewi Pettalolo sebut pihaknya terus sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam perhelatan Pilkada 2020 Kota Tangerang Selatan.
Ratna memaparkan gencarnya sosialisasi itu dilakukan untuk menekan angka ketidak netralan ASN yang terdata sebagai pemilik suara yang sah.
Sebab, banyak dari pegawai plat merah yang turut ikut mennyalonkan diri sebagai Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020 Kota Tangsel ini.
Ia mengatakan sosialisasi itu direalisasikan secara masif oleh Bawaslu RI bersama instansi pemerintah lainnya.
"Langkah-langkah sosialisasi soal netralitas ASN ini harus dilakukan secara masif sehingga bisa menjangkau seluruh daerah yang akan Pilkada"
"dengan harapan ada penurunan angka pelanggaran soal netralitas ASN," kata Ratna saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (13/3/2020).
"Kemudian yang kedua kami melakukan komitmen dalam bentuk MoU dengan komisi ASN dan juga dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)"
"Ini sebagai langkah antisipasi agar proses penegakkan hukum terhadap netralitas ASN ini betul-betul menjadi perhatian," sambungnya.
Selain memaparkan langkah penekanan netralitias sosial, pihaknya juga melangsungkan peresmian rumah Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Tangsel.
Menurutnya adanya Rumah Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kota Tangsel dapat dijadikan masyarakat sebagai tempat pengaduan bila terdapat hal yang melanggara dalam penyelenggaran Pilkada 2020 Kota Tangsel.
"Adanya sekrteriat ini, Pilkada ini nanti tidak dilangsungkan dengan 3 hal yang cukup keras mewarnai Pemilu 2019, yaitu pertama politik uang, kedua politisasi sara, dan ketiga hoaks," tandasnya. (m23)