PKS Dukung Omnibus Law, Politisi Partai Demokrat Khawatir PKS Bakal Tarik Dukungan Pansus Jiwasraya
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya dukung Omnibus Law, Politisi Partai Demokrat mengaku khawatir PKS bakal tarik dukungan soal Pansus Jiwasraya
lihat foto
Usai pertemuan tertutup, Airlangga Hartarto menjelaskan kedua pimpinan partai politik membahas peluang koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Beberapa hal termasuk di dalam Pilkada ada beberapa daerah yang antara PKS dan Golkar ada kerja samanya. Nah, tentu dengan silaturahmi ini banyak hal yang bisa dibicarakan,” kata Airlangga.
Ia menegaskan, hingga kini Partai Golkar memang masih memetakan dan mengkaji peluang koalisi dengan PKS di sejumlah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga dan Sohibul juga membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.
Menurut dia, Partai Golkar dan PKS bersepakat mendukung transformasi struktural perekonomian lewat Omnibus Law.
Tiga Koridor
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, menjelaskan kedua partai bersepaham bahwa Omnibus Law sangat dibutuhkan.
Namun demikian, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan perlu dibahas dan dikaji seksama.
“Secara formal, tentu sikap politik PKS akan disampaikan saat pembahasan resmi di DPR,” ujar Nurul.
Dalam silaturahmi politik tersebut, imbuh dia, Presiden PKS menyampaikan sejumlah koridor terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
“Ada tiga koridor yakni koridor konstitusi, koridor keadilan, serta koridor demokrasi dan otonomi daerah,” katanya.
