PKS Dukung Omnibus Law, Politisi Partai Demokrat Khawatir PKS Bakal Tarik Dukungan Pansus Jiwasraya

Pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Selasa (25/2/2020) malam melahirkan kesepakatan baru.

PKS diketahui sepakat dengan Partai Golkar mendukung Omnibus Law.

Keputusan tersebut dikhawatirkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Dirinya mengaku khawatir Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terpengaruh dengan semakin eratnya hubungan kedua partai.

Hal tersebut diungkapkan Jansen Sitindaon lewat akun twitternya @jansen_jsp; pada Rabu (26/2/2020).

Menurutnya, eratnya hubungan kedua partai dapat mempengaruhi para anggota DPR RI Fraksi PKS yang kini tengah berjibaku bersama Fraksi Demokrat dalam mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.

Sebab apabila dukungan ditarik, usulan pembentukan Pansus Jiwasraya dipastikanya akan gagal di tengah jalan.

Pasalnya, syarat minimal usulan pembentukan Pansus adalah mendapatkan dukungan minimal dua Fraksi DPR RI.

"Aduhh.. Bisa benar² sendirian dong Demokrat kalau gini ceritanya. Semoga soal Pansus Jiwasraya teman² PKS tdk menarik suratnya yg sdh dimeja pimpinan DPR," tulis Jansen Sitindaon.

"Kalau ditarik sdh jelas gagal itu sampai ke Paripurna, karna syaratnya minimal didukung 2 Fraksi," tambahnya.

Postingan Jansen Sitindaon pun mendapatkan beragam pendapat dari masyarakat.

Sebagian menuliskan kalimat nyinyir terkait keputusan petinggi PKS yang mulai akrab dengan sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Padahal sebelumnya diketahui, PKS merupakan partai oposisi yang berdampingan dengan Partai Gerindra selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Partai Golkar dan PKS Sepakat Dukung Omnibus Law

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020) malam.

Usai pertemuan tertutup, Airlangga Hartarto menjelaskan kedua pimpinan partai politik membahas peluang koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Beberapa hal termasuk di dalam Pilkada ada beberapa daerah yang antara PKS dan Golkar ada kerja samanya. Nah, tentu dengan silaturahmi ini banyak hal yang bisa dibicarakan,” kata Airlangga.

Ia menegaskan, hingga kini Partai Golkar memang masih memetakan dan mengkaji peluang koalisi dengan PKS di sejumlah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga dan Sohibul juga membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

Menurut dia, Partai Golkar dan PKS bersepakat mendukung transformasi struktural perekonomian lewat Omnibus Law.

Tiga Koridor

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, menjelaskan kedua partai bersepaham bahwa Omnibus Law sangat dibutuhkan.

Namun demikian, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan perlu dibahas dan dikaji seksama.

“Secara formal, tentu sikap politik PKS akan disampaikan saat pembahasan resmi di DPR,” ujar Nurul.

Dalam silaturahmi politik tersebut, imbuh dia, Presiden PKS menyampaikan sejumlah koridor terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Ada tiga koridor yakni koridor konstitusi, koridor keadilan, serta koridor demokrasi dan otonomi daerah,” katanya.