Sufmi Dasco Minta Pemerintah Tak Terlalu Fokus Pemulangan WNI eks ISIS: Mending Urus Virus Corona

WARTA KOTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah tidak terlalu fokus untuk pemulangan WNI eks ISIS.

Kata Dasco, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pencegahan virus corona dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kategori Kelas III.

"Sementara pemerintah sekarang menurut saya harus lebih banyak berkonsultasi bagaimana mencegah virus corona yang sekarang ini sudah merebak di mana-mana dan masih juga tuntutan sebagian rakyat kecil yang minta iuran BPJS Kesehatan diturunkan itu yang paling penting menurut saya," kata Dasco yang berasal Fraksi Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Selain itu, menurutnya pemulangan WNI eks ISIS perlu kajian yang mendalam lantaran mereka bisa saja menjadi korban.

• Mantan Tentara ISIS Sudah Bukan WNI, Rachland Minta Pemerintah Abaikan Pemulangan 600 WNI eks ISIS

Karena itu, Dasco meminta pemerintah tidak terburu-buru memulangkan WNI eks ISIS dan lebih fokus pada pencegahan virus corona dan permasalahan BPJS Kesehatan.

"Kita tahu biasanya yang direkrut itu bukan cuma kepala keluarga termasuk keluarganya juga biasanya sudah direkrut dan juga kemudian mengalami pelatihan-pelatihan yang kita juga harus mengkaji lebih dalam. Apakah kemudian bijaksana kalau kita kemudian mengambil langkah-langkah yang menurut kita perlu didalami lagi," kata Dasco.

Sebelumnya tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan, pemerintah saat ini tengah mendata warga negara Indonesia (WNI) eks anggota Islamic State of Iraq and Syria ( ISIS).

Menurut dia, hingga saat ini ada sekitar 600 WNI yang terkonfirmasi sebagai eks ISIS, dan ada 1.800 orang yang tak terkonfirmasi.

"Sebagai negara, sebagai pemerintah, tidak mungkin hanya memonitor dari jauh, tentu masih lakukan cek satu-satu," kata Ngabalin dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

• Basis ISIS Mau Dipindahkan ke Indonesia, Ini Penjelasan Ryamizard Ryacudu Soal Operasi Our Eyes

• Mantan Tentara ISIS Sudah Bukan WNI, Rachland Minta Pemerintah Abaikan Pemulangan 600 WNI eks ISIS

Ngabalin mengatakan, pendataan itu meliputi hal-hal detail yang berkaitan dengan diri WNI.

Tidak hanya WNI tersebut lahir, tinggal, dan sekolah di mana, tetapi juga seperti apa rekam jejak kehidupannya.

Hasil pendataan nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan apakah menyetujui atau malah menolak wacana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas, terutama eks ISIS.

Sejauh ini, pemerintah telah memiliki dua draf terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS, yaitu draf persetujuan pemulangan dan draf penolakan.

"Draf itu kan musti memuat (profiling WNI eks ISIS) supaya Bapak Presiden bisa mendapatkan informasi yang baik dan akurat kemudian summary-nya harus mantap dari draf-draf yang ada, kenapa begitu? Karena ini menjadi dokumen negara," ujar Ngabalin.

• Pria Lansia Tewas Tertabrak KA, Berdiri di Tengah Jalur KA, Sudah Dibel Tak Mau Minggir Juga

Proses pendataan ini, lanjut Ngabalin, perlu waktu yang tidak sebentar.