Ketenagakerjaan

Dijanjikan Bakal Diangkat Jadi PKWT, Ribuan Pegawai Transjakarta Diputus Kontrak Sepihak

Puluhan mantan pegawai magang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Bus TransJakarta, Cawang, Jakarta Timur, Senin (27/1/2020).

Penulis: Rangga Baskoro |
Istimewa
Puluhan pegawai magang PT TransJakarta melakukan aksi di depan kantor PT TransJakarta, Senin (27/1/2020). Mereka menuntut janji PT TransJakarta yang akan mengangkat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Puluhan mantan pegawai magang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Bus TransJakarta, Cawang, Jakarta Timur, Senin (27/1/2020).

Mereka mempertanyakan janji pengangkatan jadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dinilainya dilanggar oleh pihak PT TransJakarta.

Bahkan, usai magang selama beberapa bulan, mereka malah diputus kontraknya secara sepihak.

"Secara lisan menjanjikan akan mem-PKWT. Dijanjikan dari awal saya magang 18 September. Dijanjikan kalau sudah beres magang selama tiga bulan langsung PKWT," kata Ketua Aksi, Yogi di Makasar, Jakarta Timur, Senin (27/1/2020).

 MIRIS! Dokter China yang Berada di Garis Depan Tangani Wabah Virus Corona Meninggal Dunia

 MALAM Pertama Vanessa Angel-Bibi Ardiansyah Akhirnya Diungkap, Simak Gaya Bibi Saat Cerita Vanessa

 Bandara Soekarno-Hatta Jawab Tamparan Keras Wali Kota Tangerang soal Maraknya Pengangguran

Sebelum dirumahkan bersama pegawai magang PT Transjakarta lainnya dia sempat mempertanyakan janji PKWT ke bagian manajemen.

Pihak manajemen kemudian memintanya bersama pegawai magang lain untuk terus bekerja hingga 31 Desember 2019.

"Nyatanya setelah itu saya dirumahkan, semua anak magang yang dirumahkan jumlahnya 1.033. Bagaimana kami enggak teriak," ujarnya.

Padahal, di masa kerjanya hingga akhir tahun lalu, ia dan pekerja lain sudah bekerja sesuai standar yang ditetapkan manajemen PT Transjakarta.

POLISI Bakal Usut Tuntas Insiden Pemukulan di Transjakarta, Ini Kronologinya

Namun, PT Transjakarta tetap tak menepati janjinya sehingga hari ini mereka berdemo meski hingga siang tak ditemui pihak manajemen.

"Kenapa kami dirumahkan sepihak. Tuntutan kami tidak macam-macan tuntutan saya, PKWT harga mati," tuturnya. (abs)

Tagih janji

KANTOR PT TransJakarta yang terletak di kawasan Cawang, Makasar, Jakarta Timur, digeruduk puluhan pegawai magang, Senin (27/1/2020).

Mereka datang untuk menyuarakan keluhannya atas alasan PT Transjakarta yang melakukan pemutusan kontrak sepihak secara bertahap sejak bulan Desember 2019 lalu.

Ketua aksi, Yogi, mengatakan mereka menuntut janji diangkat jadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) setelah menjalani masa magang beberapa bulan.

 Maskapai Batik Air Bantah Satu Penumpangnya Terjangkit Virus Corona, Rute Balikpapan-Jakarta

 1 Pasien Suspect Virus Corona Masuk Ruang Isolasi RS Hasan Sadikin

 UPDATE Kecelakaan Helikopter Kobe Bryant Tewaskan 9 Orang, Termasuk Sang Legenda NBA dan Putrinya

"Saya cuman ingin menagih janji yang sudah pihak SDM janjikan, janji mem-PKWT setelah magang," kata Yogi di Makasar, Jakarta Timur, Senin (27/1/2020).

Yogi menjelaskan total terdapat 1.033 pegawai magang PT Transjakarta yang dijanjikan untuk diangkat jadi PKWT, namun justru diputus kerjanya sepihak.

Padahal banyak dari mereka yang sudah menjalankan masa kerja selama lebih dari 5 bulan menjadi pegawai magang. Tanpa ada penjelasan, mereka kemudian diputus kontraknya secara sepihak pada akhir tahun lalu.

"Ada yang tiga bulan, tujuh bulan, enam bulan magang. Semua dirumahkan, diberhentikan sepihak tanggal 31 Desember," ujarnya.

'PKWT Harga Mati'

Pantauan Wartakotalive.com, peserta aksi datang membawa sejumlah tulisan dan spanduk guna menyuarakan pendapatnya.

Selebaran bertuliskan 'PKWT harga mati' yang jadi tuntutan mereka bahkan ditempel di pagar PT Transjakarta yang tertutup rapat.

"PKWT, PKWT-kan sekarang juga," seru sejumlah pegawai magang.

Puluhan personel Polres Metro Jakarta Timur berjaga di sekitar lokasi mengamankan unjuk rasa yang sudah berlangsung dari sekitar pukul 09.00 WIB. 

Mundur dan dicopot

Agung Wicaksono mundur selaku Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Dia kemudian digantikan oleh Donny Andy S Saragih, Wakil ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta.

Terlepas dari alasan pribadi yang disampaikannya, pengunduran diri Agung menambah daftar penjang pejabat DKI yang mundur di era Gubernur Anies Baswedan.

Berikut Daftar Pejabat yang mundur di Era Anies Baswedan.

1. Dirut Transjakarta, Agung Wicaksono

Agung Wicaksono diangkat sebagai Direktur Utama PT Transjakarta pada 29 Oktober 2018.

 Dirut Transjakarta Agung Wicaksono Mengundurkan Diri, Ini Alasan Mundur dan Isi Surat Pamitnya

Agung sebelumnya merupakan Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT Mass Rapid Transit (MRT). Penunjukkan itu sekaligus menggantikan Budi Kaliwono yang dicopot dari jabatan Dirut Transjakarta.

Dalam surat pamitnya ia menulis alasan mengunduran diri, antara lain sebagai berikut.

Terima kasih Gubernur DKI Jakarta Bapak Integrasi Transportasi Anies Rasyid Baswedan, telah mengijinkan saya mengundurkan diri karena alasan pribadi untuk kebutuhan keluarga saya.

2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), DKI Edy Junaedi

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya, Kamis (31/10/2019). "Per tanggal 31 semalam dia mengundurkan diri," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).

Kepala Dinas PTSP DKI Edy Junaedi di ruang kerjanya, Selasa (31/10/2017).
Kepala Dinas PTSP DKI Edy Junaedi. (WARTA KOTA/THEO YONATHAN SIMON LATURIUW)

Chaidir menuturkan, Edy mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

Chaidir menyatakan tidak ada yang menekan Edy untuk mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri ini terjadi setelah heboh anggaran Rp 5 miliar untuk influencer.

Meski demikian, Chaidir membantah pengunduran diri Edy berkaitan dengan kasus anggaran Rp 5 miliar untuk membayar influencer dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Setelah melepas jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, lanjut Chaidir, Edy ingin menjadi staf Dinas Pariwisata di anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Baca selengkaonya di Wartakotalive dengan judul Edy Junaedi Mundur dari Kadisparbud DKI dan Pilih Jadi Staf Anjungan TMII, Permintaan Sendiri?,

3. Kepala Bappeda DKI, Sri Mahendra Satria Wirawan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra ikut mengundurkan diri sebagai eselon II di lingkup Pemprov DKI.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019). (KOMPAS.COM/NURSITA SARI)

Pejabat itu mundur di tengah terjadinya kegaduhan sebagai dampak pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar.

Mahendra merupakan pejabat kedua setelah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI, Edy Junaedi yang mundur dari jabatannya mulai Kamis (31/10/2019).

“Assalamualaikum, teman-teman, pada sore hari ini kami akan mengumumkan terkait penetapan UMP (upah minimum provinsi) DKI Jakarta, tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan informasi bahwa Kepala Bappeda DKI Jakarta, Bapak Mahendra mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Bappeda, per hari ini,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat (1/11/2019).

Hal itu dikatakan Anies di ruang Balairung, Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Pernyataan Anies sontak membuat para wartawan yang menunggu jumpa pers mengenai kenaikan UMP terkejut.

 Live Streaming Mola TV dan Prediksi Susunan Pemain Wolves vs Liverpool, Uji Julukan Penakluk Raksasa

Pengunduran diri Mahendra dinilai cukup mendadak di tengah polemik kejanggalan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Di sisi lain, pengunduran diri Mahendra berselang satu hari pasca pengunduran diri Edy Junaedi dari jabatan Kepala Disparbud.

Dalam kesempatan itu, Anies mempersilakan anak buahnya untuk memberikan keterangan resmi kepada wartawan.

Mahendra, yang awalnya berdiri di belakang Anies, langsung mengambil posisi di depan podium.

“Beliau (Mahendra) menyampaikan kemarin (Kamis, 1/11/2019) dan saya ingin memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan sendiri. Silakan,” ujar Anies.

Baca selengkapnya di Wartakotalive dengan judul Kepala Bappeda DKI Mundur Diduga Dampak Kegaduhan Pembelian Lem Aibon Rp 82 Miliar, 

4. Lurah Jelambar, Agung Triatmojo

Lurah Jelambar Agung Triatmojo bukan mundur melainkan dicopot dari jabatannya oleh Anies Baswedan.

Lurah Jelambar Agung Triatmojo dengan kasus tes lapangan PPSU berendam di got. Ia pun dicopot
Lurah Jelambar Agung Triatmojo dengan kasus tes lapangan PPSU berendam di got. Ia pun dicopot (Kolase Warta Kota)

Ia pun sudah dengan statusnya yang dibebastugaskan dari jabatan lurah.

Agung berharap kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh lurah di DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Agung usai menggelar perpisahan dengan pegawai Kelurahan Jelambar, Selasa (17/12/2019).

"Saya pikir kalau buat saya itu keputusan yang terbaik ya," kata Agung ditemui di Kantor Kelurahan Jelambar.

Agung memandang positif keputusan menonaktifkan dirinya sebagai Lurah Jelambar. Ia berharap keputusan tersebut menjadi pembelajaran para lurah.

 Dinkes DKI Ungkap Klinik Memiliki Izin Operasional Meski Mempekerjakan Dokter THT Asing Ilegal

"Kalau saya ambil hal yang positif gitu, bahwa lurah-lurah harus hati-hati dengan hal-hal yang dianggap kurang penting tapi ternyata itu penting," jelas Agung.

Ia menampik kalau pemecatannya bersinggungan dengan kondisi politik.

Baca selengkapnya di Wartakotalive dengan judul Lurah Jelambar Legowo Dicopot Jabatannya, Ia Berharap Jadi Pembelajaran Seluruh Lurah di Jakarta, 

5 Plt Kepala Dinas Pariwisata, Alberto Ali

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan, pencopotan Alberto Ali dari posisi pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta telah dilakukan sejak Senin (16/12/2019) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali, saat memberikan keterangan kepada Wartawan, pada pertunjukan seni budaya di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2019).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali.

"Ya benar (Alberto Ali dicopot dari jabatannya). Semenjak press release pak Sekda kemarin," ucapnya, Senin (17/12/2019).

Dijelaskan Chaidir, pencopotan ini merupakan imbas dari kasus pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum Club 1001 beberapa waktu lalu.

Pemberian penghargaan ini sendiri banyak dikritik masyarakat sehingga inspektorat pun langsung turun tangan memeriksa tim penilai penghargaan, termasuk sang Plt Kadis Pariwisata.

 Terkait Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan

"Sekarang lagi zaman diperiksa-periksa, salah sedikit diperiksi. Peraturannya memang gitu (kalau diperiksa inspektorat harus dibebastugaskan dari jabatan)," ujarnya saat dikonfirmasi.

Setelah tak lagi menjabat sebagai Plt Kadis Pariwisata, Chaidir menyebut, Alberto Ali akan kembali menduduki jabatannya yang sebelumnya ia pegang, yaitu Kepala Bidang (Kabid) Informasi di Disparbud DKI Jakarta.

"Posisi Plt enggak (menjabat lagi), tapi selaku Kabid masih," tuturnya.

Baca selengkapnya di di Tribunjakarta.com dengan judul Dicopot dari Plt Kadis Pariwisata, Alberto Ali Kembali Duduki Kepala Bidang Informasi,  Penulis: Dionisius Arya Bima Suci

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved