Yakin Menhan Prabowo Mampu Kelola Anggaran Kemenhan Rp 127 Triliun, Ini Pesan Presiden Jokowi

"Kalau ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, itu dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek," katanya.

Presiden agendakan ratas bahas alutsista di Surabaya

Presiden RI Joko Widodo mengagendakan rapat terbatas (ratas) kabinet membahas masalah pertahanan, khususnya alat utama sistem persenjataan (alutsista), di Surabaya, Jawa Timur.

"Minggu depan kami akan rapat terbatas dengan Pak Menhan, nanti di Surabaya," kata Jokowi usai pengarahan pada rapat pimpinan jajaran Kemenhan, TNI, dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis.

• Kritik Tajam Wali Kota Tangerang ke Bandara Soekarno-Hatta soal Maraknya Pengangguran

Presiden Jokowi menyebutkan, pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan negara lain dalam pengadaan alutsista.

"Beberapa sudah dijajaki oleh Pak Menhan, baik yang dengan Prancis, dengan Korea Selatan, maupun negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan, minggu depan kami akan rapat terbatas," kata Jokowi.

Mengenai rencana Ghana dan Filipina membeli alutsista dari Indonesia, Jokowi menyebutkan banyak negara yang tertarik dengan alutsista Indonesia.

"Banyak, Filipina ini masih sedikit proses dan kemungkinan juga akan kita menangkan," katanya.

Mengenai kerja sama dengan Prancis terkait dengan alutsista, Jokowi mengatakan, "Belum diputuskan."

• Semua Ruang Kelas SDN Samudrajaya 04 Bekasi Bocor Bertahun-tahun, Tolong Pak Nadiem Makarim

"Nanti, minggu depan baru kita bicarakan, di bidang apa? Untuk peralatan apa? Nanti diputus minggu depan," katanya.

Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa terkait dengan belanja pertahanan perlu kebijakan yang tepat.

"Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan, industri straregis agar betul betul bergerak, kemandirian dalam membangun industri pertahanan harus serius dimulai," katanya.

Ia mengatakan bahwa industri strategis itu harus melibatkan BUMN, menjamin adanya transfer teknologi dan upaya meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).