Ahmad Dhani Menilai Terpilihnya Mulan Jameela Menjadi Anggota DPR Adalah Peristiwa yang Biasa Saja

Diberitakan sebelumnya, kalangan publik memberikan dukungan penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekuatan besar melakukan upaya pelemahan KPK, sehingga KPK semakin dibatasi ruang geraknya dalam upaya memberantas korupsi dengan lahirnya revisi UU KPK.

Bahkan revisi UU KPK mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan dan seorang pria ditangkap hanya karena membawa bendera merah putih di saat demonstrasi mendukung KPK pecah.

Pemuda bernama Luthfi Alfiandi dikriminalisasi dan diadili dalam kasus membela KPK untuk menolak revisi UU KPK.

Mereka mendukung KPK agar tidak surut dalam upaya penegakan hukum dalam skandal korupsi yang dilakukan oleh koruptor KPU bersama sejumlah kalangan termasuk unsur parpol.

Kekuatan yang dihadapi oleh KPK adalah kekuatan raksasa, maka KPK dinilai perlu mendapatkan jamu antidiare, yang merupakan simbol politisi yang berkuasa dan mengaku diare, saat OTT KPK.

• Ibu Remaja yang Tewas karena Dilempar Cat Lalu Ditendang Pemuda Iseng Minta Pelakunya Dihukum Mati

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, sejumlah pegiat antikorupsi memberikan ' jamu antidiare' kepada jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020).

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti yang menjadi salah satu aktivis yang datang mengatakan, aksi itu merupakan simbol dukungan bagi KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Kami dari civil society atas nama perorangan berinisiatif memberikan jamu anti diare," ujar Ray kepada wartawan.

"Mengingat sekarang ini sedang musim penghujan, karena ada saja orang yang mau disidik bisa sakit diare, jangan sampai juga penyidiknya sakit diare juga," lanjut dia, terkait seorang politikus berkuasa yang mengaku diare, saat OTT KPK dilakukan.

• Update PAW untuk Harun Masiku Tidak Terjadi karena Koruptor KPU Keburu Ditangkap KPK

Ray menuturkan, publik menunggu langkah tegas KPK dalam kasus ini.

Salah satunya dengan menyegel dan menggeledah Kantor DPP PDI Perjuangan yang sempat batal dilakukan KPK pada pekan lalu.

"Ada rencana juga melakukan penyegelan terhadap salah satu kantor partai politik yang sampai sekarang kita enggak tahu, kapan penyegelan ini dilakukan," kata Ray.

Ray pun mengingatkan bahwa KPK juga wajib menuntaskan dan mengawal kasus-kasus korupsi besar lainnya, yakni kasus Jiwasraya, Asabri, Century, hingga BLBI. Kasus-kasus tersebut telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Karena mengingat menjerat nama kepentingan juga jangan sampai komisioner KPK sakit diare mendengarkan jumlah yang besar ini," ujar Ray.