Jiwasraya Gagal Bayar
DPR Ingin Bikin Pansus Jiwasraya, YLKI: Siapa yang Berani Jamin Uang Nasabah akan Kembali?
Pantauan Tribunnews.com, tiga anggota DPR meminta agar pimpinan membicarakan realisasi pembentukan Pansus Jiwasraya.
lihat foto
"Tadi juga disebut persoalan Jiwasraya, ada juga Asabri, ada juga persoalan BPJS Tenaga Kerja. Ini harus menjadi perhatian kita," ucap Arwani.
Mayoritas atau sebagian besar fraksi di DPR disebut menyetujui adanya pembentukan panitia khusus (pansus) untik menyelidiki masalah keuangan Jiwasraya.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, persetujuan terkait pembentukan pansus tersebut baru sebatas informal.
• Hasto Kristiyanto: Ada yang Memframing Saya Terima Dana dan Gunakan Kekuasan Sembarangan
"Ya kalau informasi terakhir, baru secara informal."
"Tapi formalnya pada hari ini kita sudah masuk reses dan nanti biasanya akan digulirkan di paripurna," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
"Itu nanti ada yang mengajukan usul, dan ya harus kita tindaklanjuti."
• Indonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan Cina di Natuna, Tiongkok Bilang Ada Tumpang Tindih Hak
"Dan kita sikapi mayoritas dari fraksi-fraksi yang sudah berkeinginan bentuk pansus," imbuhnya.
Secara pribadi, politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan dirinya selaku pimpinan DPR bidang koordinator ekonomi dan keuangan, menilai pantas untuk membentuk pansus Jiwasraya tersebut.
Nantinya, kata dia, pansus tersebut akan dibentuk untuk menelusuri ke mana saja aliran uang Jiwasraya.
• DUA Nama Ini Diduga Bermain di Skandal Asabri dan Jiwasraya
"Saya pikir kita pantas kemudian membentuk suatu pansus untuk menelusuri itu uangnya lari ke mana saja."
"Kemudian apakah ada yang bisa diselamatkan, dan lalu kemudian solusinya bagaimana, karena kan ini uang masyarakat banyak," bebernya.
Sementara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) difokuskan pada upaya pengembalian uang nasabah.
• Ada Tanda Tangan Hasto, Megawati, dan Yasonna di Surat Permohonan PAW Harun Masiku
YLKI mengkhawatirkan upaya pembentukan pansus oleh DPR, hanya untuk menjadikan kasus ini sebagai komoditas politik semata, dan tidak memberi jaminan kepada pengembalian uang nasabah.
"Siapa yang berani menjamin dengan pembentukan Pansus uang nasabah akan kembali?"
"YLKI menegaskan orientasi penaganan kasus Jiwasraya adalah agar uang nasabah kembali."
• Ini Calon Kuat Pengganti Wahyu Setiawan di KPU, Tak Perlu Jalani Fit and Proper Test Lagi
