Breaking News:

Konflik Natuna

Indonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan Cina di Natuna, Tiongkok Bilang Ada Tumpang Tindih Hak

Moeldoko mengatakan pemerintah bisa bekerja sama dengan negara mana pun termasuk Cina, di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Istana Presiden/Agus Suparto
PRESIDEN Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016). 

Meski demikian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan, pihaknya enggan bila disebut memiliki perselisihan wilayah kedaulatan dengan Indonesia.

"Saya ingin menekankan Cina dan Indonesia tidak memiliki sengketa terkait kedaulatan teritorial."

Setelah Sri Mulyani, Bekas Menteri SBY Mari Elka Pangestu Ditunjuk Jadi Direktur Bank Dunia

"Kami memiliki klaim tumpang tindih terkait hak maritim dan kepentingan pada beberapa area di Laut Cina Selatan," ujar Geng, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Cina, Kamis (9/1/2020).

Saat ditanya terkait apakah Cina tidak punya klaim teritorial atas Natuna, Geng mengatakan Cina berdaulat atas Kepulauan Nansha, hak berdaulat, dan yurisdiksi di perairan sekitarnya.

Oleh karenanya, Cina berharap Indonesia tetap tenang menghadapi situasi ini.

Reynhard Sinaga Mengaku Pernah Kerja di Manchester United, Setan Merah Langsung Membantah

Geng mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan perbedaan pemikiran dengan Indonesia melalui cara yang pantas. Sehingga, relasi bilateral keduanya tetap damai dan stabil.

"Cina punya kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan hak berdaulat serta yurisdiksi atas perairan terkait (relevant waters). Posisi kita sesuai dengan hukum internasional," terang Geng.

Sementara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut persoalan masuknya kapal-kapal Cina di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, tidak perlu dipanas-panasi untuk berperang.

VIDEO Pesawat Ukraina Menghunjam Tanah Setelah Ditembak Rudal Iran, Puing Berapi Jatuh Bak Meteor

"Kedaulatan harga mati, tapi kita jangan panas-panasin ya," ujar Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Menurut Prabowo Subianto, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil dari garis pantai, dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

 Tanggapi Banjir Jakarta, Djarot : Yang Penting Kerja, Enggak Usah Kebanyakan Ngomong

Halaman
123
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved