Lebih Pilih Tigkatkan Patroli di Natuna Utara, Mahfud MD: Untuk Apa Perang?

MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah telah menambah armada kapal untuk berpatroli di Perairan Natuna, menyusul masuknya kapal Cina.

"Sudah nambah (kapal patroli), kita mau menormalkan patroli agar lebih proposional," ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Namun, Mahfud MD tidak menyebut jumlah kapal patroli yang ditambah pemerintah, setelah kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Cina berlayar di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

• Perilaku Anggota DPRD Kota Depok Saat Rapat Paripurna, dari Bolos Sampai Mengobrol Lama di Toilet

Mahfud MD pun menyebut TNI tidak akan melakukan perang dengan kapal Cina, karena persoalan di sana tidak ada konflik.

"Jadi untuk apa perang? Kita meningkatkan proporsionalitas patroli aja."

"Diplomasi lain jalan, tetapi diplomasi tidak untuk Natuna, itu sudah selesai," tuturnya.

• Ini Alasan PKS Copot Nama Ahmad Syaikhu dari Daftar Cawagub DKI Jakarta

Ketika ditanya kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia, Mahfud MD menyebut hal tersebut biar dikerjakan tim lapangan.

"Prinsipnya kita jaga kedaulatan. Soal taktis, itu biar dikerjain oleh lapangan, seperti Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla."

"Tapi yang jelas payungnya kita pertahankan kedaulatan, dan itu sudah hak sah kita tidak ada nego," tegasnya.

• KISAH Martunis Lolos dari Tsunami Aceh, Jadi Sahabat Cristiano Ronaldo, dan Segera Menikah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyanjung menteri Kabinet Indonesia Maju, soal konflik di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

"Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut Jokowi, persoalan di perairan Natuna tidak boleh ada tawar-menawar dengan negara lain.

• Dituntut Hukuman 4 Tahun Penjara, Romahurmuziy Bilang Copy Paste dan Membabi Buta

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Cina mengklaim Sembilan Garis Putus di tengah Laut Cina Selatan dan menjorok masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara, sebagai hak mereka.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Senin (6/1/2020).

Klaim ini didasarkan alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), tidak memiliki dasar.

• Ikut Kerja Bakti di Kampung Makasar, Warga Korban Banjir Sebut Anies Baswedan Gubernur Rasa Presiden

"Hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 dalam sengketa Filipina melawan Cina," ujar Hikmahanto.

Sembilan Garis Putus yang diklaim Cina pun tidak jelas koordinatnya.

Bahkan, kata dia, Pemerintah Cina kadang menyebutnya sembilan, sepuluh, hingga sebelas garis putus.

• Erick Thohir Curiga Penuding Dirinya Terima Suap Rp 100 Miliar dalam Kasus Jiwasraya Takut Dibongkar

"Cina tidak mengakui klaim Indonesia atas ZEE Natuna Utara atas dasar kedaulatan Pulau Nansha yang berada di dalam sembilan garis putus."

"Dan pulau tersebut memiliki perairan sejenis ZEE," jelasnya.

Dia menjelaskan, perairan sejenis ZEE disebut oleh Cina sebagai Traditional Fishing Grounds.

• Jenderalnya Dibunuh Amerika, Iran Putuskan Langgar Perjanjian dan Kembali Lanjutkan Program Nuklir

Dalam UNCLOS, lanjutnya, konsep yang dikenal adalah Traditional Fishing Rights, bukan Traditional Fishing Gnrounds sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UNCLOS.

Pemerintah Indonesia sejak Ali Alatas menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu), mempertanyakan kepada Pemerintah Cina apa yang dimaksud dengan Sembilan Garis Putus.

Namun, hingga saat ini jawaban atas pertanyaan tersebut belum pernah diberikan oleh Cina.

• BREAKING NEWS: Sebuah Bangunan Roboh di Palmerah Jakarta Barat, Simak Video Terkini

Untuk meredakan ketegangan terkait isu Natuna Utara, Pemerintah Cina selalu menegaskan tidak memiliki sengketa dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan Indonesia.

Memang, pernyataan Pemerintah Cina tidak salah.

Hikmahanto menerangkan, Indonesia dan Cina tidak mempunyai sengketa kedaulatan (sovereignty).

• Gedung 4 Lantai di Slipi Roboh, Minimarket di Bawahnya Tak Terlalu Hancur

Sembilan Garis Putus tidak menjorok hingga laut teritorial Indonesia.

Namun, bila berbicara wilayah hak berdaulat, yaitu sovereign rights (bukan sovereignty), baik di ZEEI maupun Landas Kontinen Natuna Utara, maka Sembilan Garis Putus memasuiki dua wilayah tersebut.

Dalam hukum laut internasional, dibedakan antara sovereignty dengan sovereign rights.

• KRONOLOGI Gedung 4 Lantai di Slipi Ambruk, Diawali Suara Gemuruh Seperti Tikus Lewat di Atap

Sovereignty merujuk pada konsep kedaulatan, yang di laut disebut Laut Teritorial (Territorial Sea).

Sedangkan sovereign rights bukanlah kedaulatan.

"Sovereign rights memberikan negara pantai untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di wilayah laut lepas tertentu (zona ekonomi ekslusif)."

• Novel Baswedan Bilang Dua Tersangka Penyiram Air Keras Tak Mirip Seperti yang Ia Lihat Saat Kejadian

"Atau yang berada di bawah dasar laut (landas kontinen)," jelasnya.

Sikap Tegas Indonesia

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan empat poin sikap Pemerintah Indonesia atas masuknya sejumlah kapal nelayan dan Coast Guard Cina ke Perairan Natuna sejak beberapa hari lalu.

Sikap tersebut disampaikan secara tegas seusai Rapat Paripurna Tingkat Menteri.

Rapat bertujuan menyatukan dan memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

• Jadi Calon Kuat Dampingi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Ini Kata Indra Sjafri

Rapat tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji.

Lalu, Kepala Bakamla Laksamana Madya A Taufiqoerrahman, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Kemudian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

• Mahfud MD Tegaskan Indonesia Takkan Perang Melawan Cina, tapi Juga Ogah Negosiasi Soal Natuna

Pertama, Retno menegaskan kembali telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kedua, Retno menegaskan wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yakni UNCLOS 1982.

Ketiga, Retno menegaskan Tiongkok merupakan salah satu pihak dalam UNCLOS 1982.

• TOTAL 11 Orang Terluka Akibat Gedung Runtuh di Slipi, 3 Driver Ojol Ikut Jadi Korban

Oleh karena itu, Retno menagaskan Tiongkok wajib menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

"Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak, yang dilakukan oleh Tiongkok."

"Yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," tegas Retno. (Seno Tri Sulistiyono)