Wakil Wali Kota Depok Dukung Pernyataan Gubernur DKI yang Salahkan Air Kiriman Penyebab Banjir

BANJIR yang melanda Jabodetabek di awal tahun ini, melahirkan sejumlah duka dan kerugian akibat terjangan air hujan yang datang seharian suntuk.

Melihat peristiwa ini, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna berharap penanganan bencana seperti banjir, ditangani oleh satu kementerian.

"Ini sudah menyangkut bencana nasional, dan ini faktor alam," katanya seusai pengukuhan Polres Kota Depok menjadi Polres Metro Depok, di Mapolres Metro Depok, Pancoran Mas, Jumat (3/1/2020).

• Menteri PUPR Jamin Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Bebas Banjir dan Kebakaran Hutan

"Dan harus di bawah pengendalian satu menteri masalah ini," imbuhnya.

Sehingga, kata dia, dengan difokuskan ke satu kementerian, maka dana penanggulangan bencana dan pembangunan bisa digelontorkan dari pusat.

Seperti halnya situ dan Sungai Ciliwung yang berada di pengawasan Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BWSCC).

• BPK Mengaku Sudah Hitung Kerugian Negara di Kasus RJ Lino pada Tahun Lalu, kenapa KPK Bilang Belum?

"Melihat pengalaman (situ dan sungai di bawah BWSCC) sifatnya hanya perbaikan yang tidak menyeluruh."

"Jadi kalau ditangani satu menteri bisa intervensi anggaran ke pemerintah pusat," paparnya.

Disinggung mengenai pernyataan Gubernur DKI Jakarta terkait pengendalian air yang seakan menyalahkan kota-kota penyangga seperti Depok, Pradi mengatakan hal ini bukan hanya persoalan wilayah, melainkan faktor alam.

• Pagi Tadi Jokowi Diam-diam ke Waduk Pluit, Ini yang Ia Lakukan

"Kalau bahasa Gubernur DKI menyalahkan (pengendalian air) dari hulu itu benar apa adanya."

"Bahwa bahasan ini bukan saat (Anies Baswedan) menjabat gubernur dan sering dibahas," tuturnya.

Untuk mencegahnya, Pradi mengatakan bisa dilakukan normalisasi situ yang ada di Depok dan wilayah kota penyangga lainya.

• Menteri PUPR: Mau Naturalisasi Atau Normalisasi, Sungai Tetap Harus Dilebarkan

Di Depok saja, terdapat 23 situ yang luasnya beragam, bahkan dikatakan Pradi ada yang mencapai luas 10 hektare.

"Sekarang sudah mulai pendangkalan. Kalau kita total, ada atusan hektare situ di Depok."

"Nah, kalau kita intervensi dari APBD Depok, ini kan ada UUD yang mengatur," ujarnya.

• UPDATE Korban Meninggal Akibat Banjir di Jabodetabek Bertambah Jadi 43 Orang

Untuk itu, Pradi mengatakan persoalan banjir bukanlah tanggung jawab wilayah tertentu saja, melainkan semua pihak turut berperan.

"Masalah ini tanggung jawab semua menyangkut menjaga ibu kota yang saat ini sedang banjir dan kondisi sudah mendesak," paparnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah kiriman air dari daerah lain.

• Setelah Menteri Sosial, Giliran Tito Karnavian Diomelin Emak-emak Bekasi Saat Kunjungi Korban Banjir

Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, soal penyebab banjir di Jakarta seusai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.

Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.

• UU Hasil Revisi Dinilai Bakal Bikin Dewan Pengawas Bertarung Melawan Pimpinan dan Pegawai KPK

Basuki menilai banjir terjadi akibat luapan air sungai.

Dari 33 kilometer Kali Ciliwung, baru 16 kilometer yang dinormalisasi.

Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.

• Takut Diputusin Pacar, Wanita Muda di Bekasi Rela Jadi Kurir Narkoba

"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer."

"Di 16 kilometer itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu (1/1/2020).

Menurut Basuki, harus didiskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu.

• Berseragam Sama Keren Seperti Pilot, Sopir Bus di Terminal Pulogebang Kini Lebih Percaya Diri

Termasuk, Kali Pesanggrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

Pihaknya, kata Basuki, sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat."

• Pimpinan KPK 2015-2019: Kami Berempat Sudah Bebas!

"Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," tuturnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.

Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.

• KRONOLOGI Siswi SMK Korban Pamer Kemaluan Pria Bermotor: Pas Saya Lihat Ternyata Lagi Mainin Itunya

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan."

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."

"Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya, " paparnya.

• HARTA Anggota Dewan Pengawas KPK Ini Paling Sedikit, Mobilnya Seharga Rp 40 Juta, Motornya Rp 1 Juta

Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah dinormalisasi.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," urainya.

Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat, untuk mengendalikan air yang masuk ke Jakarta.

• Menteri Agama: Ucapkan Selamat Natal Itu Hak, Kalau Tidak Mau Juga Silakan

Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.

"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan."

• Pegawainya Jadi ASN, KPK Dinilai Bakal Jadi Alat Gigit yang Dikomandoi Pemerintah

"Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan."

"Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa."

"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," paparnya. (*)