Ketua DPRD DKI Minta Anies Redam Ego Dampak Penggusuran Terkait Normalisasi, Jangan Lambat Bekerja

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meredam egonya ihwal normalisasi sungai yang berdampak pada penggusuran warga setempat.

Legislator memandang, sedari dulu persoalan yang mendera warga Jakarta adalah banjir dan kemacetan lalu lintas.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku telah berkali-kali menjalin komunikasi dengan eksekutif ihwal program normalisasi ataupun naturalisasi sungai.

Namun kepala daerah saat ini terkesan lambat bekerja karena menolak menggusur permukiman warga yang berdiri di lahan negara sekitar Sungai Ciliwung.

“Kampanyenya dia (Anies) nggak mau menggusur, jadi bukan masalah melupakan janji kampanye. Mari pikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat akibat banjir ini,” kata Prasetio pada Sabtu (4/1/2020).

• Menteri PUPR: Mau Naturalisasi Atau Normalisasi, Sungai Tetap Harus Dilebarkan

• Normalisasi Saluran Penghubung di Jalan Agung Perkasa VIII Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

Menurut dia, ancaman banjir sudah menjadi persoalan utama kepala daerah sejak dulu.

Dari Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat hingga sekarang Anies Baswedan.

“Saya imbau kepada pak gubernur lebih concern (peduli) ke Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) nya, terutama Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk fokus pada pencegahan banjir.

Dia kan dipilih rakyat dan saya juga Ketua DPRD DKI dipilih rakyat, mari sama-sama benahi Jakarta,” ujar Prasetio.

• Anies Baswedan: Tidak Ada Sampah di Bandara, Menteri PUPR: Maksud Presiden di Sungai Dekat Situ

Karena itu, dia menilai harus ada upaya normalisasi kembali dari Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini berkaca pada pengalaman gubernur sebelumnya, saat itu ada normalisasi Sungai Ciliwung dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Masalah suka nggak suka, senang nggak senang dan ngetop nggak ngetop harus diberesin dan harus ada normalisasi,” jelasnya.

Bila mengacu pada apbd.jakarta.go.id, alokasi anggaran untuk Dinas SDA DKI Jakarta pada 2020 mencapai Rp 2,7 triliun.

• Mantan Pemain Persija, Silvio Escobar Siap Comeback ke Liga 1 Indonesia

Angka ini naik sekitar Rp 600 miliar dari APBD-Perubahan 2019 sebesar Rp 2,1 triliun.

Dari anggaran sebesar Rp 2,7 triliun pada 2020, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan duit sekitar Rp 433,6 miliar. Rinciannya untuk pembangunan atau revitalisasi waduk Rp 140,6 miliar dan pengendalian banjir Rp 293 miliar.