Resmikan Implementasi B30, Jokowi: Kita Mau Keluar dari Rezim Impor Atau Tidak?
IMPLEMENTASI program Biodiesel 30 persen alias B30, diresmikan Presiden Jokowi di SPBU milik Pemerintah, di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin.
Penulis: |
lihat foto
"Padahal kami sudah punya substitusinya, di antaranya adalah minyak kepala sawit, baik itu B20, B30, dan akan dikembangkan menjadi B50," beber Pramono Anung.
Stok BBM Cuma Cukup untuk 12 Hari
Staf Ahli Direktur Logistic Supply Chain & Insfrastructur Pertamina Rifky Effendi Hardijanto mengungkapkan, stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia terus menurun.
Rifky menjelaskan, stok BBM di Indonesia terus mengalami penurunan hingga sekarang hanya cukup untuk 12 hari saja.
"Permintaan kita tinggi, tapi stok kita turun dari 17 hari, sekarang itu 12 hari stok BBM."
• Saut Situmorang Bakal Jadi Intelijen Lagi Setelah Tuntaskan Tugas di KPK
"Dengan luas wilayah yang seperti ini, tidak cukup 12 hari itu, idealnya 90 hari," ujarnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).
Ia bercerita, stok BBM sebelum krisis moneter 1998 mencapai 35 hari, namun IMF memerintahkan untuk memangkas jumlah tersebut setelah Indonesia kolaps.
"IMF datang beri perintah untuk kurangi biaya jadi maksimal 22 hari. Dipotong 13 hari, banyak program penghematan," katanya.
• FPI Bilang Cuma Bakal Tak Dapat Dana dari Pemerintah Jika SKT Tak Terbit, Organisasinya Tetap Eksis
Padahal, menurutnya ketahanan energi dibutuhkan untuk perekonomian negara, sehingga turunnya stok BBM dinilai berbahaya.
"Jadi Amerika Serikat itu punya stok jauh di atas itu, Jepang juga, sementara Thailand dan Vietnam mau ke sana."
"Kalau ini minim, maka sebuah negara jadi berbahaya karena berdampak ke ongkos politik ketika rakyat kekurangan bahan bakar," paparnya.
• KPK Merasa Tidak Pernah Dibantu Komisi III DPR, tapi Malah Dimarahi Terus
PT Pertamina menyebutkan, Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat energi karena stok BBM sisa 12 hari.
Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, anjloknya stok BBM karena produksi terus turun, sehingga Indonesia sudah tidak lagi jadi eksportir minyak.
"Indonesia darurat energi. Indonesia sudah keluar dari OPEC, sudah tidak lagi eksportir, tapi importir," terangnya.
• Permintaan Laode M Syarif Cs kepada Komisi III DPR: Tolong Jaga KPK
Rifky menjelaskan, sebenarnya Presiden Joko Widodo pada 2015 sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 146 untuk mendorong pembangunan kilang Pertamina.
