Pemerintah Indonesia Perlu Mendorong Cina Untuk Membuka Dialog dengan Kelompok Muslim Moderat Uighur

Saya ingin mengingatkan Pemerintah, jika politik luar negeri kita adalah bebas aktif, bukan “bebas-pasif”.

Artinya, dengan berbagai kendala yang ada, Pemerintah Indonesia harus tetap aktif memperjuangkan isu-isu kemanusiaan.

Apalagi saat ini Indonesia adalah anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB.

Kita tentu harus menghormati pemerintah Cina dalam isu separatisme di Provinsi Xinjiang.

Itu adalah urusan dalam negeri mereka.

Namun, kita juga perlu menegaskan agar penanganan gerakan separatis tidak sampai melahirkan diskriminasi rasial dan keagamaan, apalagi dengan kekerasan.

Mengutip laporan Amnesty International, saat ini, diperkirakan sekitar satu juta penduduk Uighur mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasib mereka sesudah dimasukkan ke “kamp reedukasi”.

Laporan ini sejalan dengan laporan Komite Hak Asasi Manusia PBB yang menyatakan terdapat satu juta muslim Uighur ditahan pemerintah Beijing tanpa proses hukum.

PBB dalam hal ini telah mendesak pemerintah Cina untuk mengakhiri penahanan dan segera membebaskan mereka.

PBB juga telah meminta Beijing memberi data tentang jumlah orang yang ditahan dan alasan penahanan. 

Pemerintah Cina sendiri telah mengakui penahanan sejumlah orang tadi.

Namun, mereka berdalih tindakan tersebut merupakan upaya untuk mencegah terorisme.

Mereka juga membantah menahan orang tanpa proses hukum. 

Sebagai catatan, populasi warga muslim Uighur di Xinjiang adalah sekitar 10 juta jiwa.

Jumlah etnis Muslim Uighur ini sekitar separuh dari populasi kaum Muslim di Cina secara keseluruhan, yang mencapai 23 juta jiwa.

Sejauh ini, saya melihat Indonesia baru menyampaikan sikap mengenai Uighur hanya melalui forum bilateral dengan Cina.

Saya kira, sikap ini tidak cukup. Untuk mewujudkan politik luar negeri bebas aktif,

Pemerintah perlu mengambil sikap lebih progresif mengenai hal ini.

Setidaknya ada dua hal yang harus terus kita dorong pada pemerintah Cina.

Pertama, Cina perlu mengedepankan dialog dengan kelompok-kelompok moderat di Xinjiang dalam rangka memberikan otonomi yang lebih luas dalam hak beragama dan berbudaya.

Kita paham jika soal Muslim di Xinjiang ini adalah masalah yang kompleks, bukan hanya isu keagamaan, tapi juga masalah politik, ekonomi, dan budaya.

Sehingga, pemerintah Cina perlu membuka pintu dialog dengan banyak kamar agar tersedia resolusi damai atas konflik yang selama ini berlangsung.

Kedua, Indonesia harus mendorong pemerintah Cina untuk melibatkan publik dan organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah Uighur, terutama negara-negara Islam.

Hubungan baik Cina dengan sejumlah negara Islam, misalnya, bisa dimanfaatkan oleh Cina untuk membangun dialog dengan golongan minoritas Muslim.

Jadikan negara-negara Muslim yang dipercaya Cina sebagai perantara dialog.

Penyelesaian dialogis ini saya kira akan memperkuat kepercayaan dunia internasional pada Cina. 

Saya kira, isu-isu itu perlu didialogkan Pemerintah Indonesia kepada Cina.

Jangan lupa, ikut menciptakan perdamaian dunia adalah salah satu amanat konstitusi kita.

*Dr Fadli Zon MSc adalah anggota Komisi I DPR RI