Pemerintah Indonesia Perlu Mendorong Cina Untuk Membuka Dialog dengan Kelompok Muslim Moderat Uighur

Oleh Dr Fadli Zon MSc*

Laporan The Wall Street Journal (WSJ) yang ditulis Rabu, 11 Desember 2019 kemarin, telah menghangatkan kembali ingatan publik di tanah air mengenai nasib kaum minoritas Muslim Uighur di Cina.

Laporan tersebut menyebutkan Cina telah berusaha membujuk sejumlah organisasi massa Islam, media, hingga akademisi di Indonesia agar mereka bungkam atas dugaan persekusi yang diterima kaum Muslim Uighur di Xinjiang. 

Cina disebut telah menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam di Indonesia setelah isu Uighur mencuat kembali pada 2018 silam, termasuk mengundang banyak orang untuk melakukan tur ke Xinjiang.

• Terungkap Cara Komunis Cina Membuat Indonesia Bungkam pada Kekejaman yang Dialami Bangsa Uighur

Sejak rangkaian tur Xinjiang itu berlangsung, menurut WSJ, pandangan para pemuka agama Islam Indonesia dianggap berubah.

Tuduhan itu tentu saja bersifat sepihak sehingga masih perlu dibuktikan kebenarannya.

Di sisi lain, kita menaruh prasangka baik bahwa ormas-ormas Islam di Indonesia tak akan menggadaikan integritas dan solidaritasnya hanya demi sumbangan.

Apalagi, mereka sendiri telah membantahnya.

Sebagai warga negara berkembang, saya kira kita semua paham bahwa saat ini memang sedang berlangsung perang propaganda saling menjatuhkan antara Amerika Serikat dengan Cina, sebagai implikasi dari perang dagang dan perebutan pengaruh antara keduanya.

Juli lalu, misalnya, kita membaca surat terbuka yang ditandatangani 22 duta besar untuk PBB kepada Dewan HAM di Jenewa, Swiss, yang mengecam perlakuan Cina terhadap warga etnis Uighur dan kaum Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

Surat itu ditandatangani para diplomat yang sebagian besar berasal dari Eropa, termasuk Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang.

• Terungkap Transplantasi Organ Dilakukan Rezim Komunis China pada Muslim Uighur yang Sehat Saat Hidup

Mereka mendesak Cina untuk segera menghentikan penahanan warga etnis minoritas Uighur dan memberi mereka kebebasan beraktivitas.

Sebagai diplomat mereka memilih untuk menyampaikan keprihatinannya dalam bentuk surat terbuka, dan bukannya resolusi resmi, karena meyakini setiap upaya melahirkan resolusi atas nasib kaum Muslim di Xinjiang akan segera dihalangi oleh Cina.

Di sisi lain, muncul juga surat pembelaan terhadap Cina yang ditandatangani oleh para diplomat dari 37 negara, seperti Rusia, Arab Saudi, Nigeria, Aljazair, Korea Utara, Filipina, Zimbabwe, dan lainnya.

Alih-alih mengecam Cina, mereka justru memuji prestasi luar biasa Cina di bidang hak asasi manusia.