Berita Bekasi

UPDATE Wali Kota Bekasi Pastikan Layanan Kartu Sehat Tetap Ada, Uji Materi di MK dan MA Ditolak

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan tetap ada pada tahun 2020.

UPDATE Wali Kota Bekasi Pastikan Layanan Kartu Sehat Tetap Ada, Uji Materi di MK dan MA Ditolak
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Muhammad Azzam

BEKASI, WARTAKOTALIVE.COM - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan tetap ada pada tahun 2020.

Masyarakat di wilayahnya masih dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis di RSUD Kota Bekasi maupun seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

“Saya luruskan, kita tidak stop Kartu Sehat hanya diberhentikan sementara. Karena Permendagri 33 tahun 2019 tentang semua jaminan kesehatan daerah wajib diintergrasikan ke BPJS," kata Rahmat kepada wartawan konferensi pers di Pendopo, Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (9/12/2019).

Kartu Sehat Kota Bekasi Dihentikan, Warga Kecewa Nilai RS Lebih Cepat Penangannya daripada BPJS

Kartu Sehat Diberhentikan Januari 2020, DPRD Kota Bekasi: Dari Dulu Sudah Diingatkan Tidak Boleh

Salah seorang pengguna Kartu Sehat Kota Bekasi.
Salah seorang pengguna Kartu Sehat Kota Bekasi. (Wartakotalive.com/Muhammad Azzam)

Rahmat menuturkan pihaknya juga tengah melakukan Judicial Review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Mahkamah Agung terhadap Pasal 102 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Integrasi Jamkesda ke JKN.

"Saya melihat ada yang salah dimana dari Undang-undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ke Perpresnya sehingga terjadi monopoli.

"Padahal kita daerah mampu melaksanakan aplikasi itu dengan sebaik-baiknya," kata Rahmat lagi.

kehadiran KS-NIK justru mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 di Pasal 28, bahwa negara wajib menyejahterakan warga, terlebih dalam urusan pelayanan kesehatan.

Kemudian juga di Undang-undang Otonomi Daerah ada juga berkenaan dengan urusan yang menjadi wajib bagi daerah yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan tata ruang serta ketertiban dan sosial itu urusan wajib daerah yang ada dalam Undang-undang Otonomi Daerah pasal 9 Nomor 3.

"Tapi saya pastikan 1 Januari 2020 yang dihentikan untuk mereka yang punya BPJS tidak boleh pakai KS-NIK biar tidak tumpang tindih dengan program JKN dan kita taati aturan yang ada," jelas dia.

Ia berharap uji materi ke MK dan MA dapat dikabulkan sehingga Pemkot Bekasi bisa tetap meneruskan program KS-NIK tanpa tumpang tindih dengan aturan yang ada.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved