Tak Dimusnahkan, 20 Ribu Ton Cadangan Beras Pemerintah Bakal Dilelang, Peminatnya Sudah Ada
DIREKTUR Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan, cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 20 ribu ton, tidak akan dimusnahkan secara percuma.
lihat foto
Mengawali ratas, Jokowi meminta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen serta pengelolaan cadangan beras pemerintah segera dibenahi.
Ini untuk menghindari penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan.
"Saya minta dibenahi yang berkaitan manajemen dan pengelolaan cadangan beras pemerintah."
• DAFTAR Koruptor yang Hukumannya Disunat Mahkamah Agung Sepanjang 2019, KPK: Biar Rakyat Menilai
"Penumpukan stok beras harus dipikirkan dan diputuskan, disamping meningkatkan biaya perawatan juga berpotensi menurunkan mutu beras yang ada," tutur Jokowi.
"Oleh sebab itu, saya minta manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan, dan dibuat pola-pola baru sehingga tidak menjadi beban Bulog," tegas Jokowi.
Perum Bulog meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggung selisih harga jual cadangan beras pemerintah (CBP), yang akan dilelang setelah mengalami penurunan mutu atau terancam busuk.
• Manajer Timnas Indonesia U-23: Kalau Bisa Cetak Tiga Gol, Insyaallah Kita Lolos ke Semifinal
Saat ini ada 20 ribu ton CBP yang ada di gudang Bulog, menunggu untuk segera dilelang secara umum.
Budi Waseso mengatakan, pihak Kementerian Keuangan sekarang sedang melakukan penghitungan nilai yang akan dialokasikan untuk selisih harga jual CBP.
"Ini kan CBP, jadi yang tadinya harga Rp 8 ribu per kilo, nanti dijual jadi Rp 5 ribu per kilo."
• BREAKING NEWS: Habib Jafar Shodiq Dikabarkan Ditangkap Polisi karena Hina Maruf Amin
"Nah, kekurangannya Rp 3 ribu itu yang nanggung Menteri Keuangan Sri Mulyani," terang Buwas, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, nilai jual CBP bisa saja lebih rendah lagi jika hasilnya tidak dapat dikonsumsi dan menjadi ethanol, di mana harganya di kisaran Rp 1.800 per kilo gram.
"Tapi nanti realisasinya tergantung penawaran pelaksanaan (lelang)."
• INDONESIA Kembali Geser Malaysia di Klasemen Sementara, Kini Sama-sama Kantongi 22 Medali Emas
"Kami laporkan dulu secara detail, akan dihitung oleh Ibu Menteri Keuangan berapa nilainya dan yang akan dialokasikan," paparnya.
Buwas menjelaskan, agar persoalan CBP yang menumpuk tidak terulang kembali, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara program pemerintah dengan realisasi di lapangan.
"Contoh ini kan dampak dari program bansos (rastra) berubah menjadi BPNT."
• PKS Masih Berharap Jokowi Keluarkan Perppu KPK untuk Obati Kekecewaan Kalah Voting di DPR
"Tahun 2017 awal itu ada BPNT, kita harus siapkan, kita dorong ke wilayah-wilayah, ternyata dibatalkan," ujarnya.
"Sehingga nanti dievaluasi, nanti permasalahan-permasalahannya akan diajukan untuk perubahan-perubahan, penyempurnaan regulasinya," sambungnya. (Theresia Felisiani/Seno Tri Sulistiyono)
