Breaking News:

Komisi III DPR Tak Ingin Kewenangan SP3 Jadi ATM Baru KPK

WAKIL Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mempertanyakan SP3, yang kini menjadi kewenangan melekat pada KPK.

Antara
Desmond J Mahesa 

Rapat ini sempat diskors selama 10 menit, karena pimpinan Komisi III yang hadir hanya Desmond Mahesa dari Fraksi Gerindra.

Sebelumnya, Presiden Jokowi setuju dengan usulan DPR, terkait poin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Psikolog Bantu Performa Timnas Sepak Bola Putri Indonesia di SEA Games 2019

Hal ini disampaikan Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).

Menurut Jokowi, SP3 diperlukan karena penegakan hukum harus menjamin prinsip perlindungan HAM dan memberikan kepastian hukum.

 Firli Bahuri Ungkap Pernah Bertemu Megawati Saat Jabat Deputi Penindakan KPK, Ini yang Mereka Bahas

Meski setuju soal SP3‎, Jokowi menilai waktu satu tahun seperti yang tertuang dalam draf revisi UU KPK usulan DPR, terlalu singkat.

Menurut dia, sebaiknya diberi waktu dua tahun untuk menangani kasus korupsi.

Jika dalam dua tahun penyidikan tidak selesai, maka KPK bisa menghentikan kasus melalui SP3.

 Wanita Pimpinan Terpilih Ini Sebut KPK Tidak Menghormati Lembaga Lain, Lalu Salah Input Jumlah Harta

"Kalau RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam SP3, kami minta ditingkatkan jadi 2 tahun. Untuk memberi waktu yang memadai bagi KPK," papar Jokowi.

Jokowi juga setuju pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Perubahan status pegawai KPK ini tertuang di draf revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang disusun DPR.

 Dosen Ini Langsung Salat di Kuburan Setelah Tahu Namanya Terpilih Jadi Pimpinan KPK Jilid V

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved