18 Hari Jenderal Idham Azis Jabat Kapolri, Mengapa Posisi Kabareskrim Tetap Kosong?

Setelah 18 hari menjabat Kapolri, Idham Azis belum juga berhasil memilih dan menetapkan Kabareskrim Polri yang baru untuk menggantikan dirinya.

18 Hari Jenderal Idham Azis Jabat Kapolri, Mengapa Posisi Kabareskrim Tetap Kosong?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Kapolri Jenderal Idham Azis (kiri), seusai penyematan tanda pangkat dalam rangkaian upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (1/11/2019). Idham Azis dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Mendagri. 

Setelah 18 hari menjabat Kapolri, Jenderal Idham Azis belum juga berhasil memilih dan menetapkan Kabareskrim Polri yang baru untuk menggantikan dirinya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, Idham Azis lamban dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk menetapkan Kabareskrim yang baru.

Karenanya, kata Neta, IPW merasa prihatin melihat situasi di Polri belakangan ini karena posisi Kabareskrim dibiarkan kosong selama 18 hari.

"Seakan tidak ada jenderal polisi yang pantas dan layak untuk menggantikan Idham Azis sebagai Kabareskrim, meskipun di tubuh Polri ada belasan jenderal bintang tiga atau Komjen, dan ada lebih dari seratus jenderal bintang dua atau Komjen," kata Neta, Senin (18/11/2019).

IPW katanya melihat ada dua hal yang krusial dari 'macetnya' proses pemilihan Kabareskrim yang baru.

 Hotman Paris Ingatkan Pemerintah Tolong Anak dengan Kelainan Tulang Langka

 FAHIRA IDRIS Foto Bareng Rizieq Shihab di Arab Saudi Jadi Sorotan Publik, Warganet: Masya Allah

 Ustadz Yusuf Mansyur Minta Umat Islam Tahan Emosi Soal Sukmawati, Ini Dugaannya Soal Maksud Bu Sukma

"Pertama, gagalnya sistem kaderisasi di tubuh Polri. Artinya, meski pun di Polri saat ini ada sekitar 300 jenderal tapi Kapolri Idham Azis masih kesulitan untuk mencari dan mendapatkan Kabareskrim yang bisa dipercaya, punya kapabilitas, dan memiliki kualitas yang mumpuni," kata Neta.

Kedua, kata dia, kuatnya intervensi dari penguasa dalam mengatur posisi strategis di internal Polri, sehingga membuat jajaran kepolisian tidak punya rasa percaya diri lagi untuk menetapkan pejabatnya di posisi posisi strategis, seperti Kabareskrim.

"Akibat elit Polri tidak punya rasa percaya diri, keberadaan Dewan Kebijakan Tinggi Polri, yang selama ini digunakan untuk mencari dan memproses figur figur yang akan memegang jabatan strategis di Polri, kini nasibnya seakan tidak berguna dan terabaikan," ujarnya.

 BREAKING NEWS: Pengemudi Camry Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor di Mampang, Satu Orang Meninggal

Jika kedua kondisi ini dibiarkan, ke depan menurut Neta, Polri dikhawatirkan semakin tidak profesional dan makin tidak independen.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved