Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Demokrat Minta Tingkah Laku dan Status Mantan Napi Jadi Pertimbangan

WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan angkat bicara terkait rencana Menteri BUMN Erick Tohir mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bergabung ke BUMN.

Menurut Syarief Hasan, dalam mengangkat pejabat, banyak kriteria yang harus diperhatikan.

"Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior (tingkah laku) juga merupakan pertimbangan."

• ‎Jokowi Sebut Ahok Bisa Jabat Komisaris Atau Direksi BUMN, Erick Thohir Akui Butuh Figur Pendobrak

"Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Syarief Hasan, pemilihan pejabat harus objektif, tidak boleh hanya berdasarkan kesukaan ataupun kedekatan.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau dari mana pun."

• Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Zulkifli Hasan: Kalau Gitu Napi Mau Nyalon Bupati Jangan Diributin Dong!

"Tapi manakala berbicara tentang kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," tuturnya.

Syarief Hasan mencontohkan Komisi Pemilihan Umum yang memperhatikan keinginan masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu.

KPU melarang eks narapidana korupsi maju sebagai caleg.

• Satu Bomber Polrestabes Medan Masih Dikejar, Mahfud MD Bilang Teroris Sekarang Muda-muda

Seharusnya, kata dia, dalam menarik orang bergabung ke perusahaan negara, juga memperhatikan hal-hal tersebut.

"Kalau saja pilkada diberlakukan demikian, itu menjadi contoh bahwa KPU sangat memperhatikan faktor-faktor yang mendapatkan perhatian dari masyarakat," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, masih mengikuti proses seleksi.

• Permasalahkan Istilah Cekal Rizieq Shihab, Yasonna Laoly: Kalau Dicekal Tidak Bisa ke Luar Negeri

Dari proses ini, dia bisa menjadi komisaris ataupun direksi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa dua-duanya (komisaris atau direksi). Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi seusai memberikan DIPA 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

• Kapolda Minta Pemerintah Pekerjakan 40 Aktivis Kampus Asal Papua di BUMN, Ini Alasannya

Jokowi turut menyinggung kinerja Ahok yang sempat menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi dirinya kala itu.‎

Disinggung apakah Ahok merupakan rekomendasi dirinya, Jokowi tidak menjawab tegas.

"Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ungkap Jokowi.

• Pastikan Pilkada Tetap Digelar Langsung, Jokowi Dinilai Tak Mungkin Khianati Panggungnya Sendiri

Dikonfirmasi apakah Ahok akan mengisi jabatan di PT Pertamina seperti isu-isu yang beredar? Jokowi juga tak menjawab.

Mantan Wali Kota Solo ini meminta masalah teknis penempatan ditanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Tanyakan ke Menteri BUMN. Itu sangat teknis, tanyakan ke Menteri BUMN," ucapnya.

• BREAKING NEWS: Ledakan Diduga Bom Terjadi di Polrestabes Medan

Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN memerlukan figur seperti  Ahok.

"BUMN dengan 142 perusahaan, kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak."

"Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang oleh satu orang," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

• Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Diduga Dilakukan Orang Pakai Atribut Ojek Online

Erick Thohir menilai, Ahok merupakan figur pendobrak dan sosok seperti itulah yang dibutuhkan di BUMN.

Ahok juga dinilai memiliki rekam jejak yang bagus untuk mempercepat pembangunan di BUMN.

"Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan," tuturnya.

• KRONOLOGI Dua Polisi Tertembak Saat Bersihkan Senjata, Murni karena Keteledoran

Meski begitu, tetap saja Erick Erick belum mau bicara banyak BUMN mana yang akan diisi oleh Ahok.

"Sabar," cetusnya.

Terima Tawaran

Sebelumnya, Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk bergabung di BUMN.

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).

• Densus 88 Langsung Olah TKP di Polrestabes Medan Seusai Aksi Bom Bunuh Diri

Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.

Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni. Terutama, dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.

"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik."

• KRONOLOGI Sementara Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan, Pelaku Berjaket Ojek Online

"Jadi kan BUMN tidak hanya urusan untung-untung, tapi juga urusan pelayanan publiknya. Nah, ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.

Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu.

Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

• Kapolda Ungkap KKB Papua Kerap Ganggu Freeport, Motifnya Mau Makan Enak

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN.

Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut.

"Pak Ahok sudah menerima," ujar Arya.

Harus Mundur dari PDIP

Ahok harus mundur dari partai politik jika nantinya mengisi posisi direksi atau komisaris di BUMN.

Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman, Rabu (13/11/2019) sore, di Kompleks Istana kepresidenan, Jakarta.

Ahok merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun hingga kini, Ahok belum diketahui akan mengisi posisi apa di perusahaan pelat merah.

• Pengamat Sebut Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Aksi Balas Dendam Atas Kematian Pimpinan ISIS

Ahok telah menyambangi Kantor BUMN dan bertemu Menteri BUMN Erock Thohir.

Pertemuan selama 1,5 jam membahas tawaran Erick Thohir pada Ahok untuk menjabat di salah satu BUMN.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik."

• Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Pakai Jaket Ojek Online, Begini Respons Go-Jek

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu."

"Tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," terang Fadjroel.

Status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, ditegaskan Fadjroel, tidak menjadi halangan.

• Kapolrestabes Medan dan Kapolda Sumut Sedang di Bogor Saat Bom Bunuh Diri Meledak

Yang terpenting, Ahok tidak pernah menjadi terpidana di kasus dugaan korupsi.

Terlebih, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," jelasnya.

• INI Sosok Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Pakai Jaket Ojek Online dan Bawa Ransel Besar

Soal posisi Ahok di BUMN, Fadjroel meminta agar masalah posisi dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," sarannya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi positif pertemuan Ahok dengan Erick Thohir.

• INI Identitas Bomber Polrestabes Medan yang Menyusup Manfaatkan Momen Ramainya Masyarakat Urus SKCK

Menurut dia, bagus jika Ahok bergabung di jajaran pejabat BUMN. Senada, Luhut juga enggan berkomentar posisi apa yang bakal diisi Ahok.

"Kan bagus dia (Ahok) masuk di BUMN," katanya, di Gedung DPR, Rabu (13/11/2019). (Taufik Ismail)