Kapolda Ungkap KKB Papua Kerap Ganggu Freeport, Motifnya Mau Makan Enak

KAPOLDA Papua Irjen Paulus Waterpauw mengungkap adanya KKB di sekitar perusahaan tambang eksplorasi bijih PT Freeport Indonesia.

TRIBUNNEWS/IGMAN IBRAHIM
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, seusai diskusi bertajuk 'Merajut Papua Dalam Bingkai NKRI' di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019). 

"Tapi mereka tidak pernah mau, karena mereka menjaga batas itu biar terlalu enak," tuturnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengaku kerap kewalahan menghadapi gerakan generasi muda di Papua belakangan ini.

Menurut Paulus, banyak kalangan milenial tersebut kerap vokal mengkritisi dan sulit diberikan pemahaman oleh para tokoh senior.

Hal itu diungkapkan oleh Paulus dalam acara diskusi yang bertajuk 'Merajut Papua dalam Bingkai NKRI' di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

 Ditanya Peluang Jadi Capres 2024, Anies Baswedan: Masyaallah, Saya Baru Dua Tahun Kerja di Jakarta

"Kaum muda Papua adalah mereka kaum milenial yang memiliki intelegensi, mereka yang punya pendidikan baik, punya konektivitas, menguasai teknologi."

"Karena kapasitas inilah mereka agak sulit mau mendengar kita kelompok tua itu. Jadi kita mau bicara bagaimana pun ya kebanyakan mereka bantah," ungkap Waterpauw.

Dia menyatakan, mayoritas kalangan muda yang kerap mengkritik keras ialah aktivis-aktivis mahasiswa di kampus.

 Menantu Sebut Rizieq Shihab Dua Kali Dicekal, Imigrasi Belum Terima Surat dari Arab Saudi

Untuk itu, Paulus mengusulkan pemerintah pusat memasukkan sejumlah aktivis kampus asal Papua untuk bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Inilah yang sedang kami galang. Aktivis-aktivis itu sedang kita dekati agar mereka kita coba kanalisasi."

"Kita coba bicara dengan pemerintah di pusat, boleh lah mereka diberikan ruang agar dikasih tempat bisa bekerja, ada penerimaan BUMN misalkan," usulnya.

 Fadli Zon Bilang Pencekalan Rizieq Shihab Pesanan, Sebut Proses Pemulangannya Cuma Butuh Satu Hari

Untuk merealisasikan itu, ia menyatakan telah menghadap Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kapolri Jenderal Idham Aziz.

Jumlah yang telah terdata pun hanya sekitar 40 orang.

"Yang terdata di kami 40-an orang, yang lain belum. Mereka ini adalah mantan pengurus BEM."

 Surya Paloh Bilang Sayang Sampai Kirim Intelijen karena Tak Disalami, Megawati Tersenyum

"Saya pikir ini perlu atensi khusus, harus ada afirmatif khusus terhadap mereka."

"Tapi kalau diikutkan persyaratan formal saja maka mereka akan tetap tertinggal dan kecewa," jelasnya. (Igman Ibrahim)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved