Banyak Temuan Anggaran Siluman, DPRD Minta Anies Baswedan Buka APBD DKI Jakarta

Banyaknya temuan anggaran siluman dalam RAPBD 2020 yang disusulkan dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menyita perhatian publik.

DPRD DKI Jakarta pun mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka APBD DKI Jakarta terkait anggaran siluman

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana usai menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan, Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (12/10/2019).

Dalam pernyataannya yang diunggah oleh Politikus PSI, Muhammad Guntur Romli lewat akun twitternya @GunRomli; pada Selasa (12/10/2019), William memaparkan soal pemeriksaannya.

• Pimpinan DPRD: Potensi Defisit Rp 6 Triliun Anggaran DKI Jakarta Bisa Diantisipasi dengan Cara Ini

• Pengungkap Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Dicecar Pertanyaan oleh Tujuh Anggota Badan Kehormatan

William menyebut proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta terkait kritiknya soal anggaran siluman telah selesai.

Hanya saja, William mengaku belum tahu hasil pemeriksaan, apakah melanggar kode etik atau tidak.

"Jadi tadikan hanya mengklarifikasi aja, jadi saya belum tahu lah apa, pendapat anggota BK seperti apa?, karena ini kan baru satu arah, tanya jawab. Sehingga saya belum tahu keputusan finalnya, apakah ini melanggar kode etik atau nggak? tetapi saya serahkan semuanya kepada anggota-anggota BK," ungkap William.

Apabila pernyataannya dalam media sosial yang membeberkan tentang adanya temuan anggaran siluman, William mengaku tidak maslah.

Sebab, pemaparannya mengenai anggaran siluman sangat penting, mengingat visi dan misi PSI untuk menghadirkan keterbukaan pemerintahan kepada publik.

"Ya kalau saya tentunya berpikir bahwa saya serahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan, yang penting saya itu satu prinsip yang kami nggak bisa melanggar, atau prinsip yang tidak bisa kami tolerir artinya transparansi anggaran," jelas WIlliam.

"Kalau menurut saya itu udah harga mati, udah final lah," tegasnya diakhir tayangan.

• Pemprov DKI Efisiensi APBD dengan Batal Membebaskan 118 Lahan Sungai Ciliwung Dampak DBH Ditunda

Sementara itu Guntur Romli sepakat dengan pernyataan William yang menyebut transparansi anggaran adalah harga mati.

Oleh karena itu, Dirinya kembali mendesak Anies untuk membuka APBD DKI Jakarta untuk mencegah adanya anggaran siluman.

"Keterangan Bro William Sarana @willsarana setelah diperiksa BK DPRD DKI Jakarta. Bagi dia: transparansi anggaran adalah harga mati, tidak ada toleransi dan negoisasi terkait prinsip ini," tulis Guntur Romli.

"Ayo @aniesbaswedan kapan upload anggaran DKI 2020, jangan sembunyi!," tambahnya diakhir tagar #PSIKawalUangRakyat.

• Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Pulpen, Fraksi Gerindra Anggap PSI Cuma Cari Kesalahan Orang

Pernyataan Guntur Romli benar adanya, situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menampilkan APBD DKI Jakarta, yakni apbd.jakarta.go.id; hingga Rabu (13/11/2019) tidak bisa diakses.

Situs tersebutu hanya dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memiliki user name dan password.

Padahal sebelumnya, Situs tersebut dapat dengan mudah dibuka oleh masyarakat umum, sehingga seluruh anggaran terbuka luas.

Fraksi PSI akan Tetap Kritik

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana memastikan akan tetap mengkritik dan membongkar mata anggaran yang janggal di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan itu diungkapkan William seusai diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta terkait laporan atas dirinya yang dinilai melanggar kode etik karena mengunggah anggaran janggal di media sosial.

"Pasti kami akan terus mengkritik setiap anggaran-anggaran tersebut dan semuanya akan kami buka," kata William di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

William menyatakan, sebelum mengunggah usulan anggaran yang dinilai janggal ke media sosial, dirinya telah meminta saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI agar proses penyusunan anggaran transparan.

Ia juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta terbuka dan mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 di situs resmi milik pemprov.

"Yang saya omongin di media sosial itu sudah saya omongkan di rapat, di rapat Banggar pertama itu sudah saya sampaikan bahwa kami dari Fraksi PSI itu meminta agar dokumen perencanaan itu di-upload di website. Jadi, apa yang kami sampaikan di media sosial itu sudah saya sampaikan juga di rapat banggar pertama itu," ujar dia.

Politisi berusia 23 tahun ini menegaskan, pihaknya tak bisa memberi toleransi pada masalah transparansi anggaran dan anggaran harus sudah dibuka ke publik sejak masih perencanaan.

"Jadi itu sudah jadi sikap politik PSI bahwa anggaran harus transparan sejak perencanaan. Jadi walau banyak laporan atau kritik soal kami, kami enggak akan goyah kalau soal prinsip transparansi anggaran. Itu prinsip utama kami," tambah William.

Dilaporkan

Diketahui sebelumnya, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Ketua Mat Bagan Sugiyanto menilai, William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Sugiyanto, Selasa lalu. (dwi)