Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Pulpen, Fraksi Gerindra Anggap PSI Cuma Cari Kesalahan Orang

Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta menilai sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di parlemen Kebon Sirih lebih mencerminkan mencari kesalahan orang, dibanding menjadi pengawas pemerintah.

Hal ini menyusul pengungkapan anggaran APBD aneh yang dilakukan PSI kepada publik seperti pengadaan lem aibon dan pulpen yang masing-masih sebesar Rp 82,8 miliar dan Rp 123 miliar, serta dana influencer Rp 5 miliar dan sebagainya.

“Ada orang yang mau diskusi lewat forum, ada juga yang mencari kesalahan orang. Kalau urusan kaleng-kaleng itu namanya nyari kesalahan orang saja,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik pada Sabtu (9/11/2019).

• KEJANGGALAN Anggaran DKI Jakarta, Anggaran Cat Tembok Rp 18,91 Miliar, DPRD: Buat Apa?

Taufik bercerita, beberapa tahun lalu saat menjadi legislator, dia juga pernah menemukan kejanggalan anggaran hingga triliunan rupiah.

Namun temuannya itu tidak diungkap kepada publik lewat media, tapi diselesaikan lewat forum komisi.

“Terus terang saja kayak teman-teman PSI tuh. Dulu saya pernah nemuin anggaran yang tidak wajar Rp 1,2 triliun, cuma saya nggak lapor wartawan tapi lapornya di forum karena itu tempatnya menyelesaikan masalah,” jelasnya.

• Politisi PDIP Temukan Anggaran DKI Jakarta Janggal, Kok Rp 52 Miliar untuk Beli Pasir, Buat Apa?

• Belum Selesai Lem Aibon, Sekarang Disorot Upah Juru Tulis Pidato Gubernur Anies Rp 390 Juta

Taufik menyarankan, agar fraksi PSI menjaga sikap bila menemukan sesuatu kejanggalan di pemerintahan.

Kata dia, anggota dewan telah difasilitasi oleh negara berupa pembentukan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya, sehingga keberadaannya harus dimaksimalkan.

“Kalau Anda (PSI) lapor ke wartawan sementara Anda di forum juga argumentasinya tidak kuat, kan Anda malah mau mencari kesalahan orang,” katanya.

Menurut dia, temuan anggaran yang dilakukan PSI mengenai dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sifatnya masih sementara. Artinya, akan ada pembahasan lebih lanjut dan bakal direvisi saat pemerintah daerah menggelar rapat KUA-PPAS di setiap komisi di DPRD.

“Yah masih bisa (berubah) karena saat di R-APBD nanti tinggal tipis atau tebal (kurang-tambahnya anggaran) saja, kan pas KUA-PPAS saja yang diperbaiki,” jelasnya.

Dia mengatakan, eksekutif dan legislatif tentu bakal menyisir rencana kegiatan saat rapat KUA-PPAS di DPRD DKI Jakarta.

Seperti halnya Taufik selaku Koordinator di Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menyisir usulan kegiatan pembelian solar untuk alat berat di salah satu dinas.

Awalnya pemerintah mengajukan anggaran pembelian solar sekitar Rp 50 miliar untuk 128 alat berat selama setahun.

Namun saat dihitung kembali, rupanya pagu yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar.