Banyak Temuan Anggaran Siluman, DPRD Minta Anies Baswedan Buka APBD DKI Jakarta

Banyaknya temuan anggaran siluman dalam RAPBD 2020 yang disusulkan dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menyita perhatian publik.

DPRD DKI Jakarta pun mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka APBD DKI Jakarta terkait anggaran siluman

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana usai menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan, Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (12/10/2019).

Dalam pernyataannya yang diunggah oleh Politikus PSI, Muhammad Guntur Romli lewat akun twitternya @GunRomli; pada Selasa (12/10/2019), William memaparkan soal pemeriksaannya.

• Pimpinan DPRD: Potensi Defisit Rp 6 Triliun Anggaran DKI Jakarta Bisa Diantisipasi dengan Cara Ini

• Pengungkap Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Dicecar Pertanyaan oleh Tujuh Anggota Badan Kehormatan

William menyebut proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta terkait kritiknya soal anggaran siluman telah selesai.

Hanya saja, William mengaku belum tahu hasil pemeriksaan, apakah melanggar kode etik atau tidak.

"Jadi tadikan hanya mengklarifikasi aja, jadi saya belum tahu lah apa, pendapat anggota BK seperti apa?, karena ini kan baru satu arah, tanya jawab. Sehingga saya belum tahu keputusan finalnya, apakah ini melanggar kode etik atau nggak? tetapi saya serahkan semuanya kepada anggota-anggota BK," ungkap William.

Apabila pernyataannya dalam media sosial yang membeberkan tentang adanya temuan anggaran siluman, William mengaku tidak maslah.

Sebab, pemaparannya mengenai anggaran siluman sangat penting, mengingat visi dan misi PSI untuk menghadirkan keterbukaan pemerintahan kepada publik.

"Ya kalau saya tentunya berpikir bahwa saya serahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan, yang penting saya itu satu prinsip yang kami nggak bisa melanggar, atau prinsip yang tidak bisa kami tolerir artinya transparansi anggaran," jelas WIlliam.

"Kalau menurut saya itu udah harga mati, udah final lah," tegasnya diakhir tayangan.

• Pemprov DKI Efisiensi APBD dengan Batal Membebaskan 118 Lahan Sungai Ciliwung Dampak DBH Ditunda

Sementara itu Guntur Romli sepakat dengan pernyataan William yang menyebut transparansi anggaran adalah harga mati.

Oleh karena itu, Dirinya kembali mendesak Anies untuk membuka APBD DKI Jakarta untuk mencegah adanya anggaran siluman.

"Keterangan Bro William Sarana @willsarana setelah diperiksa BK DPRD DKI Jakarta. Bagi dia: transparansi anggaran adalah harga mati, tidak ada toleransi dan negoisasi terkait prinsip ini," tulis Guntur Romli.

"Ayo @aniesbaswedan kapan upload anggaran DKI 2020, jangan sembunyi!," tambahnya diakhir tagar #PSIKawalUangRakyat.

• Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Pulpen, Fraksi Gerindra Anggap PSI Cuma Cari Kesalahan Orang

Pernyataan Guntur Romli benar adanya, situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menampilkan APBD DKI Jakarta, yakni apbd.jakarta.go.id; hingga Rabu (13/11/2019) tidak bisa diakses.