Anggaran DKI

Banyak Temuan Anggaran Siluman, DPRD Minta Anies Baswedan Buka APBD DKI Jakarta

Banyaknya temuan anggaran siluman dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2020, DPRD Minta Anies Buka APBD DKI Jakarta untuk hindari korupsi

Banyak Temuan Anggaran Siluman, DPRD Minta Anies Baswedan Buka APBD DKI Jakarta
Warta Kota
Anggota DPRD DKI terpilih dari PSI, William Aditya Sarana dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Banyaknya temuan anggaran siluman dalam RAPBD 2020 yang disusulkan dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menyita perhatian publik.

DPRD DKI Jakarta pun mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka APBD DKI Jakarta terkait anggaran siluman

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana usai menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan, Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (12/10/2019).

Dalam pernyataannya yang diunggah oleh Politikus PSI, Muhammad Guntur Romli lewat akun twitternya @GunRomli; pada Selasa (12/10/2019), William memaparkan soal pemeriksaannya.

Pimpinan DPRD: Potensi Defisit Rp 6 Triliun Anggaran DKI Jakarta Bisa Diantisipasi dengan Cara Ini

Pengungkap Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Dicecar Pertanyaan oleh Tujuh Anggota Badan Kehormatan

William menyebut proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta terkait kritiknya soal anggaran siluman telah selesai.

Hanya saja, William mengaku belum tahu hasil pemeriksaan, apakah melanggar kode etik atau tidak.

"Jadi tadikan hanya mengklarifikasi aja, jadi saya belum tahu lah apa, pendapat anggota BK seperti apa?, karena ini kan baru satu arah, tanya jawab. Sehingga saya belum tahu keputusan finalnya, apakah ini melanggar kode etik atau nggak? tetapi saya serahkan semuanya kepada anggota-anggota BK," ungkap William.

Apabila pernyataannya dalam media sosial yang membeberkan tentang adanya temuan anggaran siluman, William mengaku tidak maslah.

Sebab, pemaparannya mengenai anggaran siluman sangat penting, mengingat visi dan misi PSI untuk menghadirkan keterbukaan pemerintahan kepada publik.

"Ya kalau saya tentunya berpikir bahwa saya serahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan, yang penting saya itu satu prinsip yang kami nggak bisa melanggar, atau prinsip yang tidak bisa kami tolerir artinya transparansi anggaran," jelas WIlliam.

"Kalau menurut saya itu udah harga mati, udah final lah," tegasnya diakhir tayangan.

Pemprov DKI Efisiensi APBD dengan Batal Membebaskan 118 Lahan Sungai Ciliwung Dampak DBH Ditunda

Halaman
123
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved