Meski Akui Tak Bakal Efektif, BKN Tetap Bakal Jadikan Radikalisme Materi Pelatihan Dasar CPNS

KEPALA Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membenarkan materi soal radikalisme akan diakomodasi pihaknya.

Namun, kemungkinan akomodasi tersebut hanya sebatas pada saat pelatihan dasar CPNS 2019.

"Mungkin diakomodasi dalam pelatihan dasar," kata Bima di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

• Fadli Zon Klaim Jadi Orang Pertama yang Usulkan Prabowo Jadi Menteri Pertahanan

Ia mengatakan, semestinya materi terkait radikalisme tersebut dimasukkan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Tapi, mengingat ada keterbatasan tempat dalam soal TWK, maka yang paling mungkin ialah memasukkannya ke dalam materi pelatihan dasar.

"Soal TWK-nya sudah sangat terbatas, jadi mungkin dalam pelatihan dasarnya. Mungkin akan ada tapi sedikit," ungkapnya.

• Bukan Cadar dan Celana Cingkrang, Ini Ciri Orang Terpapar Radikalisme Menurut Kepala BNPT

Sejauh mana efektivitas materi radikalisme di pelatihan dasar CPNS, dengan pencegahan masuknya peserta CPNS berpaham radikal, Bima mengakui hal itu kurang efektif untuk saat ini.

"Kayaknya enggak (efektif). Mungkin di pelatihan dasarnya akan kita cari. Tapi mungkin ke depan (akan lebih efektif), sekarang belum," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di Yogyakarta pada Senin (4/11/2019) mengatakan, ada rencana upaya pencegahan radikalisme dalam perekrutan CPNS.

• Fadli Zon Ternyata Sempat Puasa Komentar Selama Sebulan, Kini Ia Mulai Bicara Lagi

Materi tersebut bakal diakomodasi dalam soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Namun, katanya, materi terkait radikalisme dalam soal TWK masih berskala kecil.

Sebelumnya, masalah radikalisme yang meluas di Tanah Air, turut menjadi perhatian Presiden Jokowi.

• Setelah Diskusi dengan BNPT Soal Radikalisme, KPK Bakal Atur Cara Berpakaian Pegawainya

Dalam rapat terbatas (ratas) pada Kamis (31/10/2019) kemarin, Jokowi meminta jajarannya melakukan upaya serius mencegah radikalisme.

"Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut mengenai radikalisme," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta.

• Segera Jadi Kapolri, Idham Azis Bakal Serahkan Kasus Novel Baswedan kepada Kabareskrim Baru

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi melempar wacana agar mengubah istilah gerakan radikalisme dengan sebutan 'manipulator agama'.