Jokowi Bingung Kementerian dan Lembaga Masih Impor Cangkul, Padahal Sambil Tidur Saja Bisa Dibuat
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian maupun lembaga memperhatikan industri dalam negeri, dalam melakukan pengadaan barang.
lihat foto
"Karena kerjanya cepet-cepatan dan masuk musim hujan," kata Jokowi di Pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Dalam laporan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, sampai November 2019, ada pekerjaan senilai Rp 39 triliun sedang berproses disistem e-tendering.
• Jokowi Mulai Seleksi Lima Anggota Dewan Pengawas KPK, Minta Pendapat Akademisi Hingga Kelompok Agama
Termasuk, pekerjaan kontruksi Rp 31,7 triliun.
Dengan melihat data tersebut, Jokowi pun meminta kementerian/lembaga pada tahun depan untuk bergerak cepat dalam menjalankan proyek-proyek melalui sistem e-tendering.
"Ini tinggal dua bulan masih urusan kontruksi, masih lelang konstruksi."
• Ahok-Antasari Azhar Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK, Pengamat: Harus Orang yang Tak Pernah Berkasus
"Ini enggak bisa diterus-teruskan," tutur Jokowi.
"Mindset harus diubah. Bulan Januari, ayo langsung main di tahun awal, kerja enak, kualitasnya pasti baik."
"Kontraktornya juga tidak dikejar-kejar, kayak dikejar-kejar hantu," sambung Jokowi.
• Ada Dusun Tak Berpenduduk Dapat Dana Desa, Begini Penjelasan Mendes PDTT
E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka, dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik.
Caranya, dengan menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
Polri Paling Tinggi
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, serapan anggaran Polri jadi yang tertinggi, yakni 76,8 persen per September 2019, dari alokasi Rp 76,9 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, tingginya penyerapan anggaran Polri didorong pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) tahun ini.
"Waktu pemilu presiden banyak belanja (Polri) dipercepat," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).
• DUH! Laporan TPF Munir Raib, Hilang Atau Sengaja Dihilangkan?
Sementara, penyerapan anggaran paling minim adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang tak sampai 50 persen dari alokasi Rp 102 triliun.
