Ini Alasan Menteri Agama Fachrul Razi Lempar Isu Larangan Pakai Cadar dan Celana Cingkrang

"Tapi kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf. Rasa-rasanya enggak ada yang salah."

"Mungkin saya mengangkatnya agak terlalu cepat. Tapi cepat itu juga menurut saya supaya segera bisa jadi gaung," paparnya.

"Mungkin misalnya khilafah saya gaungkan lebih kencang, mungkin kesepakatan kita membentuk peraturan perundang-undangan yang mengawali itu," tambahnya.

• Iwan Bule Tak Perlu Mundur dari Polisi Setelah Jadi Ketua Umum PSSI, Ini Penjelasan Mabes Polri

Sementara, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta polemik soal pelarangan cadar dan celana cingkrang disudahi.

Yandri pun menyebut akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait hal itu.

"Nah, itu juga yang kita minta. Saat raker Pak Menteri juga menyampaikan itu. Jadi tidak bisa juga cara berpakaian orang sejalan atau selaras dengan perilaku seseorang secara umum."

• Ahmad Dhani Kerap Pakai Kaus Bertuliskan Tahanan Politik Selama Mendekam di Rutan Cipinang

"Misalkan kalau celana cingkrang pasti radikal. Itu kan enggak," kata Yandri saat ditemui di The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menganggap polemik cadar dan celana cingkrang tersebut masih penuh dengan perdebatan dan tidak seharusnya diumbar ke publik.

Ia khawatir, bila hal tersebut dikaitkan dengan cara berpakaian seseorang, penanganan radikalisme justru tidak menyentuh substansi persoalan.

• Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, Ahmad Dhani Bilang Kita dari Nol Lagi

"Nah, oleh karena itu terhadap hal-hal yang masih debatable itu sebaiknya tidak terlalu diumbar ke publik."

"Sebaiknya dilakukan kajian dulu, dilakukan dialog, dilakukan pendekatan secara komunikasi yang lebih baik."

"Jadi kalau pemberantasan radikal terus diselaraskan dengan cara berpakaian orang nanti saya khawatir substansinya enggak akan kena," tambahnya.

• NasDem dan PAN Bakal Bertemu, Zulkifli Hasan Sebut 2024 Sebentar Lagi Nyampe

Yandri juga menyinggung soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Agama dalam menangani permasalahan keumatan.

"Kita minta komentar-komentar itu dipertimbangkan dulu sebelum dilempar ke publik, sehingga debatnya tidak melelahkan."

"Tapi kita minta komentar itu yang menyejukkan dan tidak tendensius ke kelompok tertentu," tutur Yandri.