Ganjar Pranowo: Pemimpin Harus Punya Nomor WhatsApp dan Media Sosial Aktif

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, menjadi pemimpin atau pelayan publik di era tidaklah mudah.

Ganjar Pranowo mengatakan, alasan menjadi pemimpin tidak mudah karena pemimpin harus mudah ditemui oleh masyarakat yang disebutnya sebagai klien.

"Zaman sekarang jika seorang pemimpin susah ditemui, masyarakat akan meninggalkan kita (pemimpin)," ucapnya.

• Kepala Bapenda Kota Bekasi Mengaku Keluarkan Surat Tugas Buat Juru Parkir, Bukan Ormas

Hal itu ia katakan saat menghadiri acara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah III Tahun 2019.

Ia menambahkan, pemimpin era milenial harus bisa menjawab dengan cepat permintaan publik.

Hal tersebut dikatakannya di depan para pejabat yang menerima penghargaan pelayanan publik dari wilayah III di The Opus Grand Ballroom, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

• Jokowi Mulai Seleksi Lima Anggota Dewan Pengawas KPK, Minta Pendapat Akademisi Hingga Kelompok Agama

Gubernur Jateng itu mengharapkan, setiap pemimpin harus mempunyai nomor WhatsApp dan media sosial yang aktif.

Melalui media sosial tersebut, katanya, kinerja pemimpin dapat diketahui oleh masyarakat banyak.

"Hari ini semua mata mengawasi karena adanya dunia digital."

• Ahok-Antasari Azhar Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK, Pengamat: Harus Orang yang Tak Pernah Berkasus

"Melalui medsos itu dapat melirik kita dari mana pun," ucapnya sebelum menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dikutip dari laman menpan.go.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi pelayanan publik di wilayah III.

Indeks pelayanan publik di wilayah ini mendapatkan predikat B atau “Baik” yakni sebesar 3,51.

• Ada Dusun Tak Berpenduduk Dapat Dana Desa, Begini Penjelasan Mendes PDTT

Pada acara ini, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada 11 unit pelayanan publik yang mendapat hasil evaluasi dengan predikat A (pelayanan prima).

Selain itu, penghargaan diberikan kepada 13 kepala daerah sebagai pembina pelayanan publik terbaik.

Piagam juga diberikan pada kepala daerah dari Papua yang mendapatkan penghargaan sebagai wujud hasil dari program percepatan pembangunan Papua.

• DUH! Laporan TPF Munir Raib, Hilang Atau Sengaja Dihilangkan?