VIDEO : Fraksi PSI Minta Anies Baswedan Jangan Bekerja Kaleng-Kaleng

Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan bekerja kaleng-kaleng.

Hal ini diserukan oleh Juru Bicara PSI DKI Jakarta, Rian Ernest saat jumpa pers di Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).

"Anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat. Tidak bisa kerja setengah-setengah. Tidak bisa kerja kaleng-kaleng istilah kami. Anda harus bekerja sungguh-sungguh dalam memeriksa anggaran", ujar Rian Ernest.

Dalam kesempatan itu Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritisi kinerja Anies Baswedan yang dianggap tidak transparan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menilai mundurnya dua pejabat eselon II di wilayah setempat pada pekan lalu sebetulnya bisa diantisipasi.

• LSM Pro Pemprov Laporkan Anggota DPRD DKI Pengungkap Anggaran Lem Rp 82,8 Miliar ke Badan Kehormatan

• Anggota DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Konsultan Kampung Kumuh Rp 556 Juta

Hal itu bisa diantisipasi apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal terbuka dalam proses penganggaran di dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada publik.

“PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran, agar semua mata yang ada di DKI bisa melihat rinci detail anggaran sejak awal, bukan di akhir penetapan,” kata Juru Bicara PSI DKI Jakarta, Rian Ernest .

Rian meyakini, transparansi anggaran justru bisa membantu para aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun anggaran, terutama bagi para ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh demi melayani masyarakat.

“PSI juga yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh di DKI agar tidak lagi menjadi kambing hitam (korban kesalahan),” ujar Rian.

Dalam kesempatan itu, Rian meminta kepada Anies untuk mengambil tanggung jawabnya sebagai kepala daerah, bukan menyalahi anak buahnya.

Dia menduga, anak buahnya mundur karena adanya tekanan dari pemerintah daerah setempat.

• Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Ungkap Telah Mengingatkan Anies Soal Publikasi Rancangan KUA-PPAS

• Wakil Ketua Komisi A DPRD Semprot Kader PSI yang Bocorkan Dokumen KUA-PPAS DKI: Jaga Tata Krama!

“Jadi dia bukannya menyalahkan bawahan, dan kami menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas mundur dari jabatannya,” kata dia.

Sebagai gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Anies juga memiliki tanggung jawab politik kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan.

Di sisi lain Anies juga bertanggung jawab terhadap kinerja ASN yang berada di bawah kendalinya.

“Anies juga memiliki tim yang begitu besar yaitu TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) dengan jumlah mencapai puluhan orang. Harusnya mereka bisa membantu memeriksa kembali dokumen penganggaran,” ujarnya.

• Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Pertanyakan Defisit Anggaran di Tengah Predikat WTP Jakarta

• Rencana Pembangunan Jalur Sepeda 500 km di DKI Ditentang DPRD, Biaya Terlalu Tinggi