Pemerintah Harus Mengatasi Persoalan Ekonomi dengan Cepat Bukan Mengalihkan Isu dengan Radikalisme

Selama ini, kata Fadli Zon, Pemerintah sering mengajukan klaim, kalau utang kita posisinya aman karena porsinya masih sekitar 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Memang, kata dia, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memberi batas hingga 60 persen.

"Namun, undang-undang itu kan disusun pada periode ‘recovery’ sesudah krisis."

"Sehingga, suasana kebatinannya adalah situasi krisis."

Oleh karena itu, kata Fadli Zon, asumsi dan parameternya jangan terus menerus digunakan, meskipun undang-undangnya masih berlaku.

"Mestinya yang dijadikan patokan bukanlah rasio utang, tapi kemampuan Pemerintah dalam membayar utang."

"Salah satu parameternya adalah DSR (debt to service ratio)," kata politisi yang sebulan melakukan puasa bicara itu.

• Pria Perancang Hukuman Cambuk Tertangkap Basah Selingkuh Malunya Mak Dicambuk Melebihi Dihukum Mati

Di akhir pemerintahan Presiden SBY, kata Fadli Zon, DSR kita sebenarnya masih di bawah 25 persen, tapi sekarang DSR ada di angka lebih dari 31 persen.

"Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, rata-rata penambahan utang Pemerintah setiap tahunnya adalah sebesar 11,7 persen."

"Laju utang ini sangat kontras dengan laju pertumbuhan ekonomi kita yang hanya limit 5 persen."

Soal utang ini, kata Fadli Zon, kita memang harus berhati-hati benar, khususnya utang BUMN.

Hingga akhir Juni 2019, utang sektor publik, yang mencakup utang pemerintah, Bank Indonesia, dan BUMN, mencapai Rp 9.787,10 triliun atau sekitar 62,14 persen PDB.

"Jika laju utang Pemerintah besarannya setara dengan tahun-tahun sebelumnya, maka utang BUMN cenderung meningkat lebih pesat."

"Utang BUMN yang bukan Lembaga Keuangan mencapai Rp 1.018,82 triliun."

"Nilai ini meningkat dua kali lipat jika dibandingkan akhir tahun 2014, yang “hanya” mencapai Rp 503,81 triliun."

• TERJAWAB Penurunan Kualitas Layanan Internet Telkomsel yang Ramai Keluhan Pelanggan Hanya Bisa SMS

Dari jumlah tersebut, kata Fadli Zon, 62,5 persen utang BUMN adalah dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.

"Artinya, jika ada pelemahan nilai tukar Rupiah, keuangan BUMN akan langsung tertekan."

Padahal, kata Fadli Zon, sebagian besar pendapatan BUMN kita berdenominasi rupiah.

"Selain itu, 30,88 persen utang BUMN tadi (Rp314,69 triliun), atau hampir sepertiganya, adalah utang yang sisa waktu pelunasannya kurang dari satu tahun."

"Artinya, setahun ke depan kebutuhan akan valuta asing cukup besar."

"Jika kondisi ekonomi memburuk, dan nilai tukar rupiah melemah, ini akan jadi persoalan besar." 

Itu sebabnya, Fadli Zon berharap, Pemerintah segera fokus pada soal ekonomi.

"Jika pun ingin mengikis radikalisme, perbaiki saja kualitas pertumbuhan ekonomi."

"Tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam atau pengalih perhatian untuk menutupi kegagalan ekonomi."

"Itu hanya akan memelihara ‘distrust’ dan konflik semata."

Sebelum melahirkan respon negatif yang kian luas dan sebelum bencana ekonomi benar-benar datang, Fadli Zon menyarankan, sebaiknya Pemerintah segera keluar dari isu radikalisme dan fokus mengatasi persoalan ekonomi serta ancaman resesi.

• Dubes Tantowi Yahya Ungkap Peran Besar dan Strategis yang Dilakukan BKSAP di Bawah Fadli Zon