Diingatkan KPK, Anies Baswedan Ingin e-Budgeting Bisa Lakukan Verifikasi Otomatis

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan merespons pesan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, soal niatan Pemprov DKI memperbaiki sistem e-budgeting.

Laode M Syarif berpesan supaya Pemprov DKI tak menanggalkan asas transparansi dalam perbaikannya.

Menjawab pesan KPK, Anies Baswedan mengaku pihaknya bakal tetap mempertahankan asas tersebut.

• Jadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule: Ini Berkat Doa Ibu Saya

"Saya berterima kasih kepada KPK."

"Spiritnya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan," kata Anies Baswedan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Mantan Mendikbud ini menjelaskan, pembenahan yang dilakukan akan berfokus pada kemampuan mengidentifikasi anggaran menyimpang.

• Dipolisikan Fahira Idris, Ade Armando: Harusnya Anies Baswedan yang Tersinggung

Sebab, katanya, sistem e-budgeting yang diwariskan sampai sekarang, tidak bisa melakukan hal itu karena ada kebebasan dalam penyusunannya.

"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan."

"Tidak bisa dibedakan itu, kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," kata dia.

• Pimpin PSSI, Mampukah Iwan Bule Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2024 dan Olimpiade 2032?

Oleh karena itu, proyeksi perbaikan sistem e-budgeting akan menitikberatkan pada kemampuan melakukan verifikasi secara otomatis, dan tak lagi mengandalkan proses manual.

"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," paparnya.

Lewat akun Twitternya pribadinya, @LaodeMSyarif berharap Pemprov DKI Jakarta mempertahankan asas transparansi dan akuntabel dalam pembenahan sistem e-budgeting mereka.

• DAFTAR Lengkap Ketua Umum PSSI: Sebelumnya Dijabat Tentara Kini Gantian Dipegang Polisi

Laode M Syarif mewanti-wanti Pemprov DKI agar tidak kembali ke cara lama yang justru tak bisa dipantau publik luas.

KPK menegaskan sistem e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang baik, karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silakan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat."

• Menang Mutlak! 82 dari Total 86 Voter Pilih Iwan Bule Jadi Ketua Umum PSSI