Anies Baswedan Sebut Tidak Smart, Begini Cara Ahok Kontrol Anggaran Sampai Bisa Tahu Ada PNS Mark Up

Sejak data anggaran APBD lem aibon dan pulpen miliaran rupiah jadi viral di medsos, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan sebut sistem e-budgeting tak smart.

Diketahui, sistem e-budgeting Pemprov DKI Jakarta itu, warisan dari Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP.

Soal anggaran lem aibon dan pulpen miliaran rupiah, Ahok ungkap cara mudah kontrol anggaran, sampai Ahok bisa tahu ada PNS mark up anggaran.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

• Roy Hodgson Jaga Konsistensi dan Fokus Hadapi Leicester City

• Mauricio Pochettino Ingin Lihat Sisi Sangar Dele Alli

• Laga Kontra Totenham Hotspur Jadi Pertaruhan Nasib Marco Silva di Everton

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.

"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

• PENGAKUAN Blak-Blakan PNS 10 Tahun Bercadar Soal Menteri Agama Larang Bercadar dan Celana Cingkrang

• WANITA TAJIR POLIANDRI Tak Puas Punya 3 Suami, Kini Koleksi Pacar di Rumah, Saat Hamil Kebingungan

• DOKTER TERAWAN Bikin Nangis Emak-Emak di Kantin Kemenkes RI Jadi Heboh dan Viral, Simak Kronologinya

Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya akui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

• VIDEO: Rayakan Ultah Ke-9, Gojek Siapkan Startegi Bisnis Melangkah Jauh Ke Depan

• Penyebab Percikan Api Kabel Bawah Tanah Milik PLN Diduga Akibat Proyek Pedestrian

• HEBOH Temuan Makhluk Misterius Bertubuh Separuh Kucing dan Kadal di Pantai, Hewan Apa Itu?