Harus Bayar Rp 800.000 Per Bulan, Peserta BPJS Kesehatan Lebih Memilih Turun Kelas

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M.Iqbal Anas Ma’ruf, menilai, langkah menteri kesehatan itu merupakan gerakan moral yang harus semua pihak dukung.

"Kepedulian beliau diharapkan bisa menular kepada masyarakat," katanya.

• Apakah Aksi Window Dressing Sudah Ada? Ini Kata Analis Pasar Modal

Wakil Menteri Keuangan periode sebelumnya Mardiasmo mengatakan, kategori peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang membuat keuangan BPJS Kesehatan berdarah-darah.

“Yang relatif mampu. Inilah yang sebenarnya sumber membawa BPJS Kesehatan defisit. Karena dia mendaftar (BPJS Kesehatan) saat sakit, dan begitu sudah sembuh dia berhenti bayar premi,” ujar Mardiasmo saat itu.

Jumlah peserta ini sebanyak 32 juta orang.

Akan tetapi, hanya 50 persen yang membayar iuran rutin tiap bulan.

“Dalam asuransi yang bagus, kan, no premi, no klaim. Jadi, ini yang menyebabkan BPJS (Kesehatan) bleeding,” kata Mardiasmo.

Lebih parahnya lagi, kata Mardiasmo, rata-rata golongan PBPU tersebut memiliki penyakit yang masuk golongan katastropik atau penyakit yang perawatannya membutuhkan biaya yang tinggi.

Toh, berbagai jurus yang sudah pemerintah dan BPJS keluarkan tidak ampuh-ampuh amat. Defisit BPJS Kesehatan tetap membengkak.

Alhasil, jurus mengerek premi pun keluar.

• Jelang Akhir Tahun Bersiap Sambut Window Dressing, Simak Rekomendasi dari Analis

Hanya, menurut Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tubagus Achmad Choesni, jika kenaikan iuran berlaku mulai 2020, maka sustainabilitas dana Program JKN bisa tercapai di 2021 mendatang.

"Dengan asumsi, pemerintah telah menyelesaikan akumulasi defisit hingga akhir 2019," katanya.

Yang terang, Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengatakan, Program JKN-KIS juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia

Kontribusi total Program JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia pada 2016 mencapai Rp152,2 triliun.

"Pada 2021, kontribusinya diperkirakan meningkat menjadi Rp 289 triliun," kata Mundiharno mengutip situs resmi BPJS Kesehatan.