UPDATE Ditanya e-Budgeting, Ahok Sebut Anies Terlalu Over Pintar

Setiap koordinator bidang kata Rustam harus bertanggung jawab atas usulan di bawah koordinasinya.

Oleh karenanya ia mengimbau seluruh pimpinan unit Organasasi Perangkat Daerah harus mengecek secara teliti dan detail pengusulan perencanaan penganggaran yang dibuat anak buah.

• Bedeng Proyek Terbakar, Kerugian Capai Rp150 Juta

"Jangan semua pekerjaan tersebut diserahkan kepada anak buah, sementara pimpinan hanya tinggal tanda tangan saja," sindir Rustam.

Lebih parah lagi kata Rustam kalau pekerjaan tersebut hanya diberikan kepada operator saja.

"Sudah pasti hasilnya seperti yang terjadi selama ini. Kata kuncinya adalah kontrol dan kendali pimpinan secara berjenjang," jelas Rustam.

• TERUNGKAP Pemandu Wisata Disengat Tawon hingga Mati Bikin Takut Wisatawan, Ini Kronologinya

Ia meminta seluruh jajarannya mengevaluasi kasus tersebut sebagai pembelajaran ke depan.

"Perbaiki.... untuk ke depan yang lebih baik!" tandasnya.

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi sebelumnya mengaku tidak tahu menahu soal penganggaran lem aibon yang dimuat di website APBD DKI Jakarta.

Rustam mengatakan, jabatannya tidak berkaitan langsung dengan suku dinas di Pemerintah Kota.

"Soal aibon itu usulan perencanaan untuk APBD 2020 yang buat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat," kata Rustam dalam keterangan tertulisnya Sabtu (30/10/2019).

Sebab jelas Rustam, jabatan Wali Kota di Jakarta bersifat administratif bukan bersifat otonom.

Sehingga Kepala Suku Dinas itu bukan aparat organik Wali Kota tetapi aparat organiknya Kepala Dinas Provinsi.

"Jadi soal apakah salah input, salah ketik atau salah perencanaan, itu urusan Kepala Suku Dinas atau Kepala Dinas Provinsi," jelas Rustam.

Ia juga tidak terima kalau kesalahan ditimpakan kepadanya. "Lalu kenapa Wali Kota yang disalahkan?" tandas Rustam.

Salah Ketik