Breaking News:

Rumah Susun

Penghuni AMPR Minta Pemilihan Ulang Pengurus P3SRS karena Tidak Sesuai Pergub 132

Penghuni Apartemen Mediterania Palace Residences (AMPR), Kemayoran, Jakarta Pusat, mendesak ada pemilihan ulang pengurus.

Warta Kota/Junianto Hamonangan
Spanduk besar berisi keluhan penghuni di dinding gedung Apartemen Mediterania Palace Residences (AMPR), Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Penghuni Apartemen Mediterania Palace Residences (AMPR), Kemayoran, Jakarta Pusat, mendesak ada pemilihan ulang pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Pengurus P3SRS periode 2019-2022 yang diketuai Khairil Pohan dinilai tidak sah karena tidak tinggal di AMPR tapi di Apartemen Mediterania Lagoon Residences yang berada di sebelah AMPR.

Penghuni AMPR, Ade Suryani beralasan sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik dan Apartemen dikatakan syarat pengurus adalah pemilik yang berdomisili di rumah susun dan berstatus sebagai pemilik sah berdasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki.

"Kalau kita mau konsisten menegakkan aturan, maka yang mengklaim sebagai pengurus baru itu tidak memenuhi syarat pasal yang dimaksud."

"Meski memiliki unit, tapi kenyataannya mereka tidak tinggal di sini," katanya, Sabtu (26/10/2019).

Terbongkar Gerombolan Kejahatan Beraksi sebagai Pengemis yang Saat Diminta Baca Bismillah Tidak Bisa

Keresahan warga mengenai pengurus yang tidak sah itu ditampilkan dalam spanduk besar di dinding gedung AMPR.

Siapapun yang melintas, pasti akan melihat spanduk kuning berukuran besar tersebut.

Warga menolak kepengurusan saudara Khairil Poloan CS karena belum ada serah terima yang didampingi Pemprov DKI Jakarta. Sehingga tidak dibenarkan mengambil alih kepengelolaan AMPR.

"Pasal dalam pergub tersebut (Pasal 45 huruf f Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018) sudah sangat bagus, dengan tujuan agar para pengurus dapat mengetahui situasi dan kondisi terkini," ujarnya.

Sementara penghuni AMPR lainnya, Yanuar juga meminta agar dilakukan pemilihan ulang. Ia beralasan dalam Pasal 54 ayat 4 Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa Akta Pendirian AD/ART, P3SRS harus dicatat dan mendapat pengesahan dari Gubernur.

Halaman
12
Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved