Kabinet Jokowi
Menko Berwenang Batalkan Kebijakan Menteri Lain, Gerindra: Jokowi Raja?
Semua peraturan, menurut Desmond harus memiliki payung hukum, sehingga negara tidak berjalan serampangan.
Salah satu alasannya, kata Mahfud MD, karena pada periode lalu tidak jarang antar-menteri mengeluarkan kebijakan yang bentrok satu sama lain.
“Kan dulu sering menteri ini buat ini, yang lain buat itu, lalu ndak jalan. Mempersulit pelaksanaan tugas,” ucapnya.
Upaya meluruskan hal itu, lanjut Mahfud MD, sebelumnya dilakukan melalui rapat koordinasi antar- kementerian di Kemenko.
• PA 212 Minta Prabowo Pulangkan Rizieq Shihab dalam Waktu 100 Hari, Gerindra: Itu Bukan Tugas Menhan
Namun, ini tak mengikat, karena sering kali menteri hanya mendelegasikan eselon 2 atau eselon 1.
Mahfud MD mengatakan, meski hasil rapat tersebut akhirnya disampaikan, namun hasilnya tidak berkelanjutan.
Karena, menteri tidak hadir, maka dianggap hasil rapat tak bersifat mengikat.
• Prabowo Pernah Sekolahkan 35 Perwira ke Luar Negeri Pakai Duit Pribadi, Salah Satunya Jenderal Ini
Untuk itu, selain veto, rapat-rapat di menko juga bersifat memaksa.
"Sekarang saru, (menteri) harus hadir dalam rapat-rapat menko," tegas Mahfud MD.
Sebelumnya, didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Kamis (24/10/2019).
• Dua Menpora Sebelumnya Terlibat Korupsi, Zainudin Amali Minta Didoakan
Dalam sidang, Jokowi mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju tidak saling debat di luar rapat.
"Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," tegas Jokowi.
• Tak Ada Menteri Asal Papua di Kabinet Indonesia Maju, Ini Kata Juru Bicara Presiden
Jokowi menuturkan, menteri boleh berdebat jika masih di dalam rapat.
Dia juga bersedia mendengarkan debat dan keluhan para pembantunya itu.
Namun ketika keputusan telah diambil dalam rapat, semua keputusan itu harus dijalankan dengan segala risikonya.
• Pesan Khusus Jokowi untuk Menpora Zainudin Amali: Sepak Bolanya, Pak!
Sementara, jika ada perubahan dan kondisi-kondisi tertentu, harus dibahas lagi di dalam rapat internal maupun rapat terbatas.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/pengumuman-kabinet-indonesia-maju.jpg)