Kabinet Indonesia Maju Tak Banyak Tampung Relawan, Maruf Amin Berharap Wamen Punya Wakil Juga

WAKIL Presiden Maruf Amin meminta maaf kepada para relawan, lantaran tak bisa menampung banyak orang di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu ia sampaikan dalam 'Silaturahmi dan Tasyakuran terpilihnya Maruf Amin sebagai Wakil Presiden periode 2019-2024', di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Jumat (25/10/2019) malam.

"Saya minta maaf kepada para relawan, karena mungkin banyak yang tidak tertampung karena menterinya hanya ada 34, jadi terpaksa relawan enggak kebagian," tuturnya.

• Mahfud MD Ungkap Kini Menko Punya Kewenangan Batalkan Kebijakan Menteri Lain

Ia pun berkelar, jika ada wakil dari wakil menteri, jatah para relawan mungkin dapat terakomodir.

"Tapi ada wamen cuma 12. Mudah-mudahan ada wakil wakilnya menteri lag,i jadi bisa tertampung," canda ketua MUI nonaktif ini.

"Memang ini saya mohon maaf sama Pak Jokowi ya," sambungnya.

• Bantah Titipan PDIP, Jaksa Agung ST Burhanuddin: Kantornya Saja Saya Tidak Tahu

Maruf Amin mengatakan, menjadi seorang Menteri, Wakil Menteri, bahkan Wakil Presiden sekali pun, merupakan takdir seorang manusia dari sang pencipta.

"Karena memang yang jadi menteri, wamen itu garis tangan, bukan soal pintar, hebat, karena memang garis tangannya."

"Memang dulu ada yang bilang Kiai Maruf sudah tua kenapa mau jadi wapres?"

• Bahas Loyalitas Prabowo, Adian Napitupulu dan Arief Poyuono Berdebat Soal Istilah Pembantu Presiden

"Saya bilang enggak ada cita-cita, saya mau jadi kiai saja, tapi garis tangan saya diajak Jokowi jadi wakil Presiden," ungkapnya.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada pihak yang kecewa setelah susunan Kabinet Indonesia Maju diumumkan ke masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Awalnya Jokowi menjelaskan, tidak mudah menyusun jajaran kabinet yang diisi 34 menteri dan 12 wakil menteri.

• Tak Dapat Jatah di Kabinet Indonesia Maju, Ini Kata Partai Hanura, PBB, dan PKPI

Orang-orang yang dipilih pun, kata Jokowi, harus menggambarkan Indonesia yang penduduknya beragam.

Baik dari sisi agama, daerah, suku, maupun yang berkaitan dengan partai dan kalangan profesional.