KPK

Tjahjo Kumolo Heran Tidak Menyangka Setelah Ungkap OTT Terakhir Ternyata OTT Masih Terjadi Terus

Modusnya sama, permainan anggaran dalam pembiayaan proyek atau menerima suap agar rekanan mereka di pihak swasta.

Tribunnews/Theresia Felisiani
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019). 

MESKI kalangan kepala daerah sudah mendapatkan pengetahuan terkait kasus korupsi dan pencegahannya, tapi kepala daerah masih saja ditangkap karena korupsi.

Padahal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, setiap kepala daerah sudah mendapatkan sosialisasi tentang area rawan korupsi, pengetahuan dan pengawasan, sehingga tidak korupsi.

Menyusul penangkapan Bupati Indramayu, hanya kurang sehari kemudian, Wali Kota Medan ditangkap KPK.

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo tak habis pikir lantaran masih saja ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi terjaringnya Bupati Indramayu, Supendi dalam OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu yang saya sedih dan cukup prihatin. Ya selalu saya mengatakan ini yang terakhir, yang terakhir, tapi kok ya terus," ujar Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Serial Kicauan Wanda Hamidah Memuncaki Trending Topic karena Terbukti dan Dia Dijuluki Peramal Ulung

Tjahjo mengatakan Kemendagri bersama KPK telah berkali-kali menyosialisasikan area rawan korupsi kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati.

Karena itu, ia heran masih saja ada kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi.

Tjahjo tambah heran lantaran kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK itu modusnya sama, permainan anggaran dalam pembiayaan proyek atau menerima suap agar rekanan mereka di pihak swasta bisa mendapat proyek.

Tjahjo menambahkan, dalam hal ini partai dan pemerintah pusat tak lagi bisa disalahkan sebab korupsi yang dilakukan di kepala daerah murni kesalahan oknum.

Tjahjo mengatakan, partai juga sudah berupaya mencegah kadernya yang menjabat kepala daerah untuk korupsi.

"Yang salah juga bukan pemerintahannya."

"Oknumnya, pelakunya."

"Mudah-mudahan semua mengikuti media, membaca berita jadi saling hati-hati."

"Saling mengingatkan di antara kita."

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved