Polisi Minta Warga dan Pelajar Bogor Tak Unjuk Rasa ke Jakarta Saat Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

WARGA Kabupaten Bogor diimbau tidak terpancing informasi di media sosial (medsos), jelang dan saat pelantikan Presiden dan Wapres pada Minggu (20/10/2019) mendatang.

Apalagi, berunjuk rasa di lokasi pelantikan, yakni Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

"Kami sudah mengimbau kepada masyarakat agar tidak berunjuk rasa pada tanggal itu."

• Polisi Larang Aksi Unjuk Rasa Saat Pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Jokowi Malah Mempersilakan

"Imbauan itu dilakukan pejabat setempat bahkan tokoh lintas agama," kata Kasubag Humas Polres Bogor AKP Ita Puspita Lena di ruang kerjanya, Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, imbauan tersebut juga dilakukan para guru sekolah, agar pelajar jangan mau diajak unjuk rasa yang diterima melalui WhatsApp atau media sosial lainnya.

"Para pelajar itu tugasnya belajar dan harus fokus ke pelajaran."

• Peleceh ABG di KRL Bekerja di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Mengaku Punya Pacar dan Segera Menikah

"Jadi kalau ada ajakan unjuk rasa melalui WA berantai seperti yang terjadi belum lama ini, maka para pelajar diimbau untuk menolak ajakan itu."

"Kami sangat memperhatikan masa depan para pelajar, khususnya di Kabupaten Bogor," papar Ita.

Peristiwa yang belum lama ini terjadi, katanya, hendaknya jadi pembelajaran.

• Bocorkan Komposisi Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi: Ada yang Dipertahankan, yang Baru Banyak

Karena, seratusan lebih pelajar yang terjaring, ternyata ketika ditanya alasan unjuk rasa, mereka tidak tahu.

Mereka bilang ikut unjuk rasa karena adanya ajakan melalui WA.

"Oleh karena itu kami mengimbau jangan ikut unjuk rasa lagi ke Jakarta. Belajar lah meraih masa depan," tuturnya.

• Ditanya Mau Jadi Apa Setelah Jadi Mendagri, Tjahjo Kumolo: Saya Ini TNI

Imbauan yang sama juga dilakukan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin.

Bupati menegaskan agar masyarakatnya tidak berunjuk rasa menjelang dan saat pelantikan Presiden dan Wapres nanti.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan jika ada pihak yang ingin berdemonstrasi, saat pelantikan dirinya bersama Maruf Amin pada 20 Oktober 2019.

• Sebelum Kena OTT, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Sempat Puji Lili Pintauli Siregar Jadi Pimpinan KPK

"Namanya demo dijamin konstitusi," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/10/2019).

Jokowi pun tidak pernah meminta aparat keamanan, khususnya Kepolisian, agar menghalangi atau tidak mengizinkan aksi demonstrasi saat pelantikan.

• Tak Cuma Berisi Paku, Baut, dan Gotri, Teroris Masa Kini Lengkapi Bom Rakitan dengan Racun

"Tidak ada (perintah melarang)," ucap Jokowi.

Ketika ditanya aksi demonstrasi saat pelantikan yang dilarang oleh kepolisian, Jokowi meminta awak media bertanya kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Tanyakan ke Kapolri," kata Jokowi.

• KSAD Jelaskan Alasan Anggota TNI AD Harus Dihukum Walaupun Istri yang Berbuat Salah

Ketua MPR Bambang Soesatyo yang berdiri di samping Jokowi, menyebut pihaknya sangat berkepentingan agar acara berlangsung khidmat tanpa gangguan apa pun.

"Kami imbau kepada adik-adik mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar ikut menjaga kekhidmatan."

"Karena kesuksesan acara pelantikan Presiden ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional, dan itu akan membantu perekonomian kita," cetusnya.

• JAD Rancang Aksi Bom Bunuh Diri di Jogja-Solo Saat Jokowi-Maruf Amin Dilantik, Pengantin Sudah Siap

Polda Metro Jaya sebelumnya memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Selasa (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019).

Hal itu disampaikan seusai rapat koordinasi antara pimpinan DPR dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN), maupun Polri.

"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober."

• Gerindra Bakal Masuk Pemerintahan Jokowi, PKB: Datang Belakangan Masa Duduknya di Depan?

"Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan."

"Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin (14/10/2019), seperti dikutip Antara.

Rencananya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara bakal berunjuk rasa di tanggal tersebut, jika Perppu KPK tak juga diterbitkan Presiden.

• Bertanya Baik-baik Malah Dilempar Batu, Kakek Tikam Pemuda Hingga Tewas di Bekasi

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menegaskan, pihaknya tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi unjuk rasa.

Hal ini terkait jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin.

Argo Yuwono memastikan perizinan aksi penyampaian pendapat itu tidak diterbitkan mulai tanggal 15 hingga 20 Oktober 2019.

• Setelah TNI AU, Kementerian Pertahanan Beli 10 Pikap Esemka, Sanggup Melaju di Jalan Tak Beraspal

"Tentunya bahwa dengan adanya pelantikan tersebut, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda sudah menyampaikan."

"Kita ada diskresi kepolisian yang disampaikan bahwa tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 (Oktober)," ungkapnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Argo Yuwono, pihaknya tidak menerbitkan STTP itu adalah menciptakan suasana aman dan kondusif.

• Polisi Ungkap Ciri Khas Aksi Teror Kelompok JAD, Kasih Kabar di Media Sosial Sebelum Lakukan Amaliah

Pihaknya mengantisipasi kerusuhan yang terjadi akibat demonstrasi.

"Kita berharap tidak ada unjuk rasa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan (pelantikan) dengan baik dan lancar."

"Tentunya ini semua untuk kebaikan dan kelancaran kegiatan tersebut," ucap Argo Yuwono.

• Dua Mahasiswa Mengaku Dianiaya Oknum Polisi di Sekitar DPR, Lapor ke Propam Tanpa Bukti Visum

Pihak kepolisian bersama TNI bakal menerjunkan 31 ribu pasukan gabungan, untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pelantikan presiden dan dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 digelar pada pukul 14.00 WIB.

Pimpinan MPR-DPR telah melakukan rapat pengamanan Pelantikan Presiden dengan Kepala BIN, Kapolri, dan Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

• Bakal Masuk Pemerintahan, Cak Imin Sebut Partai Gerindra Makmum Masbuk

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin akan digelar pukul 14.00 WIB pada 20 Oktober 2019.

Sebelumnya, MPR mengusulkan pelantikan diundur menjadi pukul 16.00 WIB.

Keputusan tersebut diumumkan seusai dirinya bersama sembilan Wakil Ketua MPR menggelar rapat pimpinan MPR.

• Empat Pemotor Tewas di Jalur Tengkorak Narogong Bekasi, Wali Kota Nilai Perlu Ada Selamatan

"Ada wacana mundur jadi jam 16.00, kenapa? Untuk memberikan kesempatan beribadah bagi masyarakat kita yang beribadah pada Hari Minggu."

"Kemudian kia tidak ingin menganggu kegiatan masyarakat yang ingin berolahraga di car free day," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Namun, Bamsoet mengatakan, usulan pelantikan pada pukul 16.00 WIB dinilai terlalu sore atau mepet dengan waktu salat magrib.

• Dijanjikan Beasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Taiwan, 40 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang

Atas pertimbangan itu, para pimpinan MPR mengusulkan pelantikan Jokowi-Maruf Amin pada pukul 14.00 WIB.

"Tapi ada juga wacana tadi kita diskusikan, kalau jam 16.00 terlalu mepet dengan magrib."

"Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan nanti baik kepada Kesekjenan, maupun protokol Istana, baik juga kepada Presiden untuk dilakukan jam 14.00 atau dua siang," ucapnya.

• ‎Susi Pudjiastuti Berdoa Jokowi Tak Revisi Perpres 44/2016 demi Alasan Ini

"Kenapa? Karena car free day berakhir jam 11, kemudian ibadah juga bisa selesai jam 12.00-an."

"Jam 1, kita juga yang muslim selesai salat zuhur, dan selesai upacara kita juga masih bisa salat asar. Demikian pertimbangan kami. Kita sepakat mengusulkan jam 14.00," terangnya. (*)